jpnn.com - JAKARTA - Sejumlah warga yang mengaku tokoh Masyarakat Kecamatan Sampolawa dan Kecamatan Lapandewa, Buton mengancam keluar dari rencana pemekaran Buton Selatan. Ancaman itu dilayangkan sebagai bentuk protes dari rencana ibu kota pemekaran yang ditempatkan di Kecamatan Batauga.
Dalam surat protes yang disampaikan mereka ke Komisi II DPR dan diterima oleh Wakil Ketua Komisi Arif Wibowo, Rabu (12/2), dikatakan mereka akan keluar dari aspirasi bila pemerintah tetap menjadikan Kecamatan Batauga sebagai ibu kotaCalon kabupaten Buton Selatan.
BACA JUGA: Izin Konservasi KBS Belum Turun
Untuk diketahui, sebelumnya dalam rapat panja pemekaran di Sultra yang dihadiri Gubernur Sultra Nur Alam dan jajaran serta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, sudah disepakati tiga calon ibu kotadari tiga calon Kabupaten Pemekaran.
Ketiganya adalah calon Kabupaten Muna Barat yang dimekarkan dari Kabupaten Muna, Ibukotanya di Kecamatan Sawerigadi. Kemudian Calon ibu kotaKabupaten Buton Selatan ada di Kecamatan Batauga, dan calon ibu kotaKabupaten Buton Tengah ada di Kecamatan Mawasangka.
BACA JUGA: Kasus Pertukaran Satwa KBS Naik ke Penyidikan
"Bilamana rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Buton Selatan dengan ibu kota di Kecamatan Batauga, maka dengan ini kami menyatakan sikap untuk keluar dari daerah otonomi Buton Selatan," ancam mereka dalam surat itu.
Seperti diketahui, surat tersebut di bagian atasnya bertuliskan Berita Acara Kesepakatan Tentang Lokasi ibu kotaCalon DOB Kabupaten Buton Selatan, dibuat tanggal 5 Februari 2014.
BACA JUGA: Desak Komnas HAM Usut Kasus Pembuangan Pasien di Lampung
Selain itu juga ada surat pernyataan sikap masyarakat Buton Selatan. Selain permintaannya sama, mereka juga menulis ancaman bahwa bila pembahasan usul pemekaran Buton Selatan tetap dipaksakan dengan calon Ibukotanya di Kecamatan Batauga, maka akan terjadi gejolak sosial di masyarakat dan mereka tidak bertanggungjawab.
Surat itu ditandangani 27 orang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua LPM dari Kecamatan Sampolawa dan Kecamatan Lapandewa. Di antara nama-nama itu adalah Basyuni Caro, Ketua BPD Desa Lapandewa, kemudian Laode Jufri selaku Lurah Katilombu, Kecamatan Sampolawa, La Udin dari Tokoh Masyarakat dan sederetan nama lainnya.
Di bagian bawah surat itu terdapat nama dan tanda tangan Camat Lapandewa, Maun S,Sos, M,Si, dan Camat Sampolawa Supriadi Nasirudin (ditulis tangan disertai stempel).(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Komodo KBS Diimunisasi
Redaktur : Tim Redaksi