jpnn.com, MATARAM - Dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda yang merupakan tonggak awal perjuangan kemerdekaan bangsa, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan mengadakan Rapat Kerja Nasional di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Dalam rapat tersebut, Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan Ahmad Nurhadi menyampaikan sejumlah pernyataan sikap yang di antaranya mengutarakan keresahan dan kekecewaan atas apa yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini.
BACA JUGA: Eks Ketua BEM UGM Deklarasikan Gerakan AMIN Muda
"Kami merasa bahwa hari ini telah terjadi penyelewengan multi-sektor yang terjadi di tubuh pemerintah yang berakibat pada jatuhnya korban dari masyarakat sipil akibat dari setiap kebijakan sembrono yang dikeluarkan oleh negara," kata Nurhadi dalam siaran persnya, Rabu (1/11).
Nurhadi pun merasa bahwa keterlibatan aktor-aktor pemerintahan hari ini tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang menjadi keresahan dari setiap masyarakat Indonesia.
BACA JUGA: Tolak Putusan MK, BEM Nusantara Coret Foto Jokowi, Gibran, dan Anwar Usman
Dia menyebut dalam pidato sidang tahunan MPR tahun 2022, Presiden Jokowi menyatakan komitmennya untuk memperkuat sektor hukum, sosial, politik, dan ekonomi dalam upaya memastikan pemenuhan hak sipil, praktik demokrasi, hak kebebasan, serta kesejahteraan kelompok marjinal.
Faktanya, lanjut Nurhadi, menjelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Jokowi, beberapa kebijakan dianggap tidak selaras dan melenceng jauh dari janji-janji politik yang pernah disampaikan.
BACA JUGA: Bemnus Minta Polri Profesional Dalam Mengusut Perkara Korupsi
Bicara soal pengentasan korupsi misalnya, pemerintah justru mengesahkan revisi UU KPK yang justru melemahkan kinerja pemberantasan korupsi yang harusnya dilakukan oleh lembaga anti rasuah tersebut.
"Independensi KPK dicabut dalam revisi UU KPK dan sekarang berada dalam lingkup wewenang eksekutif dibawah kuasa Presiden," ujar Nurhadi.
Bicara soal penegakan hukum dan komitmen menjaga konstitusi, terjadi permainan di tubuh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membuat seoalah konstitusi di kangkangi demi mengakomodir kepentingan politik menuju perhelatan Pemilu tahun 2024.
Maraknya penggusuran akibat adanya Proyek Srategis Nasional (PSN) yang merugikan masyarakat karena dengan dalih kepentingan umum, pemerintah dapat dengan seenaknya mengusir masyarakat dari tanah dan sumber kehidupannya.
Selain itu, lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja dan UU Minerba memperlihatkan keberpihakan dari negara kepada para oligarki dengan menyediakan pekerja murah dan kemduhan izin pembukaan pertambangan.
Kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat yang diatur oleh konstitusi sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) kian direpresi.
Lahirnya UU KUHP dan UU ITE makin mempersempit masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan kritikan baik secara langsung maupun dalam medium online dengan ancaman pidana dan denda.
"Tentu kebijakan tersebut membuat iklim demokrasi di Indonesia makin mendekati titik nadir kehancuran," kata Nurhadi.
Selain itu, menjelang pesta demokrasi 2024, Nurhadi berpendapat perlu adanya upaya pencegahan segregasi yang terjadi di masyarakat seperti yang terjadi dalam dua pemilu sebelumnya.
"Bahwa seperti yang pernah dilontarkan oleh Presiden ke-3 RI yaitu Abdurrahman Wahid (Gusdur) yang lebih utama dari politik adalah kemanusiaan," ujar dia.
Sehingga, kata Nurhadi, perlu adanya komitmen negara beserta dengan calon peserta Pemilu 2024 untuk bergandeng tangan dan menciptakan iklim pesta demokrasi yang damai dan jauh dari perpecahan sesama anak bangsa.
"Pada momentum sumpah pemuda ini di Kota Mataram, kami ingin mengulang peristiwa 95 tahun yang lalu di sini, di titik ini," ungkapnya.
Dengan demikian, Nurhadi mengajak seluruh kawan-kawan yang tergabung dalam gerakan rakyat sipil seluruh nusantara.
"Kami mengajak seluruh masyarakat dan terutama rekan-rekan pemuda kita di setiap daerah di Indonesia untuk bergerak bersama untuk bergerak di #PekanMelawan pada 3 November hingga 10 November 2023," ujar dia.
Dengan gerakan tersebut, Nurhadi ingin menunjukan bahwa generasi muda tidak hanya diam dan apatis, tetapi mampu dan mau peduli serta mau bergerak demi kepentingan bangsa. (cuy/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
BACA ARTIKEL LAINNYA... BEM Nusantara Gelar Aksi Serentak, Tolak Putusan MK yang Memuluskan Langkah Gibran
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan