jpnn.com, JAKARTA - Politikus PDIP Kapitra Ampera meminta Presiden Jokowi mengabaikan ultimatum dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bersama Gerakan Selamatkan KPK (Gasak).
Aliansi BEM SI sebelumnya mengultimatum Jokowi untuk segera membatalkan hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan mengangkat kembali Novel Baswedan Cs sebagai pegawai KPK.
BACA JUGA: BEM SI Mengultimatum Jokowi, Uni Irma: Tidak Demokratis, Memaksakan Kehendak
BEM SI dan Gasak memberikan waktu 3x24 jam kepada Presiden Ketujuh RI itu untuk memenuhi tuntutan mereka. Apabila tuntutan itu tidak dipenuhi Jokowi, maka BEM SI akan turun ke menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta.
Kapitra Ampera mengatakan bahwa ultimatum tersebut bersifat provokatif dan harus diabaikan Presiden Jokowi.
BACA JUGA: BEM SI Mengultimatum Jokowi, Ferdinand: Seolah Mereka Bisa Membelah Bumi
Dia mengatakan Presiden Jokowi tidak pernah mengintervensi masalah seperti itu. Kapitra mengaitkan dengan putri Presiden Jokowi, Kahiyang Ayu, yang tidak lulus seleksi CPNS 2017.
"Presiden anaknya tidak lulus (tes CPNS) saja tidak ikut campur, tidak intervensi. Ini, kan, proses-proses yang diberikan kewenangan kepada BKN," kata Kapitra kepada JPNN.com, Jumat (24/9).
BACA JUGA: Lokasi Sel Irjen Napoleon, Muhammad Kece, Habib Rizieq, Maman Suryadi, Oh Ternyata
Dia berharap Presiden Jokowi juga tidak mengintervensi soal nasib 57 pegawai KPK yang tidak lolos TWK dalam rangka alih status menjadi ASN.
"Masa presiden sudah memberikan kewenangan lalu dicabut kewenangannya itu ya enggak mungkin, presiden buruk, lah. Jadi ya saya harap presiden tetap saja pada sikapnya memberikan kepada keputusan hukum," ujar Kapitra Ampera. (cr1/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur : Soetomo
Reporter : Dean Pahrevi