jpnn.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga (BEM Unair) berencana menggelar aksi demontrasi di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Senin (17/2) besok.
Demo tersebut untuk menolak efisiensi anggaran yang dinilai berdampak pada pendidikan hingga kesejahteraan masyarakat.
BACA JUGA: Kades Kohod Minta Maaf, Lalu Sampaikan Pengakuan soal SHGB dan SHM Pagar Laut
Presiden BEM Unair Aulia Thaariq Akbar mengatakan ada beberapa tuntutan yang akan disampaikan pada saat demo berlangsung.
Tuntutan itu merupakan hasil konsolidasi yang dilakukan pada Jumat (14/2) kemarin, antara lain menolak efisiensi sektor pendidikan.
BACA JUGA: Detik-Detik Bendum Demokrat Renville Antonio Kecelakaan, Sopir Pikap Tak Punya SIM
"Tolak multifungsi TNI di beberapa lembaga pemerintahan, merombak dan memangkas kabinet yang gemuk," ujar mahasiswa yang akrab disapa Atha ini, Minggu (16/3).
Atha memerinci total ada delapan tuntutan yang disampaikan. Pertama, soal anggaran pendidikan dan beasiswa. BEM Unair menolak pemotongan anggaran pendidikan yang mengancam kualitas tenaga pendidik dan kesejahteraannya.
BACA JUGA: Prabowo Ingin Ongkos Haji Diturunkan Lagi
"Menuntut transparansi dan kejelasan terkait pemotongan beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dan dana pendidikan lainnya dan mempertanyakan komitmen pemerintah dalam investasi pendidikan menuju Indonesia Emas 2045," ungkapnya.
Poin kedua soal kesehatan dan BPJS. BEM Unair menolak pemotongan anggaran kesehatan yang berdampak pada BPJS dan kesejahteraan tenaga kesehatan.
"Mendesak pemerintah untuk memprioritaskan kesehatan sebagai kebutuhan dasar rakyat," tuturnya.
Poin ketiga soal Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pihaknya setuju dengan program tersebut, tetapi menolak implementasinya yang mengorbankan sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan.
"Kami, meminta transparansi sasaran program agar hanya menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Mempertanyakan keterlibatan TNI dalam implementasi MBG serta potensi kembalinya Dwi Fungsi ABRI," ucapnya.
Poin empat soal pemotongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk tnfrastruktur dan ransportasi. BEM Unair menolak pemotongan anggaran transportasi publik seperti Trans Metro Dewata.
"Menuntut Pemda untuk meningkatkan layanan transportasi umum, terutama di Surabaya Raya. Menolak pengalihan APBD ke MBG yang mengorbankan transportasi publik dan infrastruktur penting lainnya,"
Poin lima soal Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kampus. Pada kebijakan tersebut, mereka menolak karena bertentangan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
"Menentang keputusan pemerintah yang tidak memprioritaskan rakyat dalam pengelolaan sumber daya alam," sebut Atha.
Poin enam, soal kebijakan populis dan beban utang negara. BEM Unair mengkritisi program populis seperti kenaikan gaji hakim dan guru yang berisiko membebani keuangan negara.
"Kami mempertanyakan transparansi utang luar negeri, terutama bunga utang ke China yang mencapai Rp 800 triliun/tahun. Kami juga mempertanyakan keberlanjutan proyek IKN yang didanai APBN meski dijanjikan akan dibiayai investor," tuturnya.
Poin tujuh soal efisiensi anggaran dan kebijakan ekonomi. Pihaknya menolak kebijakan pemerasan ekonomi rakyat, seperti parkir berbayar dengan Bank Mandiri yang tidak transparan. Pihaknya juga mengkritisi pengadaan barang militer yang tidak esensial di tengah pemotongan anggaran sektor vital.
"Kami mempertanyakan efektivitas kebijakan ekonomi yang cenderung membebani rakyat kecil," sebut Atha.
Poin ke delapan soal pembungkam akamisi dan otoritarianisme. BEM Unair menolak pembubaran Pusat Studi HAM FH Unair dan tindakan pembungkaman akademis lainnya.
"Kami mengkritisi campur tangan pemerintah dalam kajian akademik yang seharusnya independen. Menuntut DPR agar menjalankan fungsi check and balance, bukan sekadar mendukung pemerintah," pungkas dia. (mcr23/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Ardini Pramitha