jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Benny Kabur Harman mengatakan bahwa pemerintah telah bermain cilukba dalam polemik buronan terpidana korupsi hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra.
"Saya tetap pada kesimpulan bahwa pemerintah ini main cilukba," kata Benny saat rapat dengar pendapat Komisi III DPR dengan Dirjen Imigrasi Kemenkumham Jhoni Ginting ihwal polemik Djoko Tjandra, Senin (13/7).
BACA JUGA: Setuju Jika DPR Bikin Pansus Djoko Tjandra?
Politikus Partai Demokrat itu menyatakan bahwa jelas sekali berdasar kronologi persoalan ini adalah sebuah skenario supaya Joko bisa masuk, lolos, dan meninggalkan Indonesia dengan aman.
"Jadi, kita ribut setelah dia berangkat. Setelah dia meninggalkan Indonesia kita ribut. Padahal, kita tahu semua bahwa Pak Djoko ini masuk memang diskenariokan, dikawal. Mengapa dikawal? Ya kita lihat saja surat-suratnya," kata Benny.
BACA JUGA: Djoko Tjandra Terbukti Penjahat, Kok Malah Diberi Paspor oleh Imigrasi?
Menurut Benny, berdasar korespondensi yang dibaca menunjukkan bahwa ini adalah skenario untuk menyesatkan publik.
Namun, kata dia, pihaknya lebih mendalami dan mencermati kasus tersebut, sehingga terlihat sekali bahwa ini adalah sebuah permainan.
BACA JUGA: Dirjen Imigrasi: Djoko Tjandra Penuhi Syarat Buat Paspor
"Ini adalah sebuah sandiwara, sandiwara yang enak ditonton dan perlu. Bagaimana sandiwara itu? Aya baca kronologi," kata Benny.
Dia menjelaskan 5 Mei, Polri lewat Divisi Hubungan Internasional mengirim surat hal penyampaian penghapusan Interpol atau red notice. Lalu, kata Benny, pada 13 Mei 2020, terjadi penghapusan nama Djoko dari sistem DPO SIMKIM atau Sistem Manajemen Informasi Keimigrasian.
Lantas, Benny menambahkan, pada 27 Juni ada permintaan penetapan DPO dari Kejaksaan Agung terhadap Djoko. Pada 3 Juli, kata dia, Kejagung kirim surat perihal pencegahan ke luar negeri atas nama Djoko.
Surat itu ditindaklanjuti Dirjen Imigrasi dan membuat siar ke seluruh penjuru negara supaya dilakukan pencegahan atas nama Djojo. Namun, Benny menegaskan pada 23 Juni ada penerbitan paspor atas nama Djoko.
"Apabila ini benar dokumen-dokumen ini, kita ndak usah ikut main cilukba ini Komisi III. ini permainan," paparnya.
"Saya rasa publik punya akal sehat untuk buat penilaian, tetapi penjelasan dan dokumen yang ada, makin meyakinkan kami bahwa masuknya Djoko ini memang dikawal, dikasih karpet merah oleh pemerintah," paparnya.
Semula, Benny beranggapan Djoko masuk tidak melalui sistem tetapi melalui jalan tikus ke Indonesia. Namun, ujar Benny, melalui dokumen-dokumen yang ada menunjukkan Djoko tidak melalui jalan tikus.
"Ini memang pemerintah membuka jalan supaya Pak Djoko masuk Indonesia. Masuk jalan tol lagi, kasih karpet merah lagi. Kok kita ribut, lalu Pak Menko Polhukkam bertengkar lagi sama Menkumham soal Djoko. Saya yakin Menko Polhukkam dan Menkumham juga tahu. Tidak mungkin pak (tidak tahu) kecuali dokumen-dokumen ini palsu," katanya.
Oleh sebab itu, Benny mohon kepada Presiden Jokowi sebaiknya memberikan penjelasan terkait persoalan Djoko. Apalagi, kata dia, pemberitaan salah satu media beberapa tahun lalu menyebutkan adik Djoko hadir dalam jamuan makan malam dengan Jokowi di Papua Nugini.
"Fotonya ada. Jadi kalau tidak ada penjelasan,publik nanti punya analisis imajinasi wah jelas setelah adik Djoko ketemu presiden dibukalah pintu masuk," kata dia mengingatkan. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy