jpnn.com, JAKARTA - Kepala BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) Benny Rhamdani mendorong Polda Kepulauan Riau di bawah pimpinan Kapolda Kepri Irjen Pol. Tabana Bangun untuk memberantas sindikat ilegal penempatan PMI (Pekerja Migran Indonesia).
Hal itu diungkapkan Benny saat BP2MI dan Polda Kepri bertemu, di Ruangan Kapolda Kepri, Kamis (30/3).
BACA JUGA: Benny Rhamdani Dukung Larangan Bukber bagi ASN, Ini Alasannya
Merespons permintaan BP2MI, Irjen Tabana Bangun menegaskan, jajarannya siap bumi hanguskan para mafia sindikat ilegal PMI. Menurutnya, hal tersebut memang sudah selayaknya diperangi.
"Terima kasih atas kehadiran Pak Benny Rhamdani, Kepala BP2MI bersama jajaran. Saya merasa dapat motivasi, bersemangat dalam urusan pencegahan PMI yang diberangkatkan ilegal. Kami akan memaksimalkan kerja memerangi para sindikat ini," kata Tabana.
BACA JUGA: Begini Pesan Benny Rhamdani saat Melepas 249 PMI ke Korea Selatan
Tabana menilai memberantas mafia penempatan ilegal PMI adalah sebuah tantangan yang tidak mudah, banyak persoalan harus diatasi mulai dari hulu hingga hilir.
Kendati demikian, dia tetap optimistis berbagai kerumitan dapat diselesaikan jika bekerja secara bersama-sama. Demi mewujudkan, aspek pencegahan yang kuat.
"Kita berusaha memberantas sindikat penempatan ilegal PMI, melalui komitmen yang tinggi. Situasi lapangan yang tidak mudah, tetapi, saya yakin tantangan ini harus saya lawan," tegas Tabana.
Dia pun mengakui jika Batam sebagai wilayah yang rawan penempatan ilegal PMI membutuhkan penanganan serius.
"Ada sekelompok masyarakat dan oknum tertentu untuk mendapatkan sesuatu dari proses sindikat itu," sambungnya.
Tabana menuturkan seluruh sarana dan prasana fasilitas yang dimiliki sindikat PMI ilegal harus dihentikan. Sebab, Batam menjadi tempat transit atau jalur yang digunakan warga daerah lain untuk berangkat bekerja secara tidak resmi.
"Kita semua harus setopini. Upaya itu terus lakukan melalui penegakan hukum. Aliran masuknya calon PMI dari berbagai wilayah seperti Madura, Jabar, NTT, NTB, dan beberapa daerah lain harus dihentikan," tutur Tabana.
Harus ada kampanye menghentikan mereka dari daerah asal. Dia menyebutkan pencegahan edukasi dan menyadarkan itu sangat penting dilakukan.
"Kita harus punya kesadaran untuk menghentikan lalu lintas orang-orang sebagai calon PMI dari daerah lain yang melintas melalui Batam untuk bekerja ke Luar Negeri secara ilegal," pungkas Tabana.(mcr8/jpnn)
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Kenny Kurnia Putra