jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarangan kegiatan buka bersama (bukber) yang ditunjukkan kepada menteri hingga Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kepala Badan Perlindung Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menilai kebijakan yang yang diambil oleh presiden bagus.
BACA JUGA: Soal Larangan Bukber Bagi ASN, HNW: Edaran Itu agar Dikoreksi & Dicabut Saja
Hal itu diungkapkan Benny seusai pelepasan pemberangkatan 376 PMI program G to G Korea Selatan & Jerman Preliminary Education, di Hotel El Royale, kawasan Kelapa Gading, Jakarta Timur, Senin (27/3).
"Pak Presiden melakukan itu untuk penghematan anggaran," kata Benny.
BACA JUGA: Soal Larangan Bukber, Menag Yaqut: Presiden Jokowi Sangat Perhatian dengan Umat Islam
Dia menyesalkan adanya pihak-pihak yang menyalah artikan intruksi Presiden Jokowi. Menurut Benny, kebijakan tersebut hanya ditunjukkan kepada ASN bukan kepada masyarakat.
"Iya, itukan digoreng dan diputar balikkan oleh pihak-pihak yang ingin menciptakan kegaduhan itukan larangan buka puasa di lingkungan ASN, mana adalah Pak Presiden sudah 7 tahun memimpin negara ini yang melarang masyarakat buka puasa," ujarnya.
Menurut Benny, larangan bukber ASN bukan tanpa tujuan. Melainkan anggaran bukber tersebut dialihkan untuk kebutuhan yang lebih prioritas menyentuh masyarakat.
"Artinya, penghematan anggaran APBD. APBN lebih baik itu digunakan untuk prioritas kepada masyarakat. Kita tau persis lah beberapa Pemda kalau udah menggarkan untuk kebutuhan buka puasa itu mencapai ratusan juta dan miliaran," ujarnya.
Benny menambahkan anggaran kegiatan bukber bagi ASN itu yang bisa menelan hampir Rp 1 triliun itu lebih baik dialihkan untuk kepentingan program-program prioritas pemerintah.
Benny berharap kepada para ASN untuk mentaati instruksi Presiden Jokowi tersebut.
"Jika anggaran bukber dialihkan untuk program-program bisa. Menyentuh langsung kebutuhan masyarakat lebih bagus," tegas Benny Rhamdani. (mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul