jpnn.com, JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas merespons soal larangan buka puasa bersama.
Dia mengatakan akan mengikuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meniadakan kegiatan buka puasa bersama di Kementerian Agama.
Sebagai anak buah Presiden, Yaqut mengaku tidak bisa menolak arahan tersebut.
"Kami sebagai anak buah, ya, pasti akan mengikuti dong arahan Presiden," kata Menag Yaqut kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (24/3).
BACA JUGA: Jokowi Larang ASN Bukber, Din Syamsuddin Bilang Begini, Jleb!
Menag juga menampik anggapan bahwa arahan itu akan membuat Presiden Jokowi dicap anti-Islam.
"Enggak kok. Presiden sangat concern terhadap Islam, Presiden sangat perhatian dengan umat Islam," kata dia.
BACA JUGA: Soal Larangan Bukber, Habib Aboe: Kasihan Presiden, Sepertinya Ada Pembisik Salah yang Kasih Masukan
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyarankan ada baiknya kalangan Aparat Sipil Negara (ASN) menggiatkan berbagi makanan berbuka kepada yang membutuhkan ketimbang menggelar buka bersama.
"Kalau bagi-bagi ke kaum fakir miskin, itu saya kira penting. Bagi-bagi (santapan) buka untuk fakir miskin, untuk orang terjebak macet dan sebagainya," kata Yahya yang juga menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta.
Di sisi lain, Yahya menceritakan sudut pandang warga Nahdliyin cenderung kurang bersemangat untuk mengikuti kegiatan buka bersama, lantaran padatnya aktivitas di bulan Ramadan.
"Kami itu kalau di NU kegiatan habis salat maghrib itu sudah siap-siap Tarawih, habis Tarawih baru (bisa) kegiatan," katanya.
Yahya bahkan berkelakar bahwa dirinya paling takut diundang acara buka puasa bersama setiap kali bulan Ramadan tiba.
"Buka bersama itu sumpek. Saya sendiri paling takut kalau puasa diundang buka puasa bersama, paling takut saya," ujarnya.
Sebelumnya beredar surat tertanggal 21 Maret 2023 dengan kop Sekretariat Kabinet bernomor R-38/Seskab/DKK/03/2023 yang bersifat rahasia, yang ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri dan Kepala Badan/Lembaga.
Surat itu berisi arahan Presiden Joko Widodo yang berisi tiga poin yakni:
1. Penanganan COVID-19 saat ini dalam transisi pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan kegiatan Buka Puasa Bersama pada bulan suci Ramadhan 1444H agar ditiadakan.
3. Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut di atas kepada para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
Surat tersebut ditandatangani Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung dengan tembusan kepada Presiden dan Wakil Presiden sebagai laporan.
Seskab kemudian pada Kamis (23/3) mengklarifikasi bahwa surat tersebut ditujukan hanya kepada para menteri/pejabat pemerintahan dan tidak berlaku bagi masyarakat umum. (antara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Presiden Jokowi Larang Pejabat Mengadakan Bukber, Saleh Berhusnuzan
Redaktur & Reporter : Dedi Sofian