jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengaku geram dengan ulah oknum petugas Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
Pasalnya, oknum tersebut kedapatan melakukan pungutan liar alias pungli sebesar Rp 8 juta terhadap sembilan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jepara, Jawa Tengah.
BACA JUGA: Benny Rhamdani Punya Usul untuk Mengawasi Harta Pejabat, Begini
Benny mendapatkan informasi bahwa ada oknum petugas LPK memungut biaya Rp 8 juta untuk pembuatan paspor. Padahal pemerintah telah menggratiskan biaya pembuatan paspor untuk para PMI legal.
"Ini orang-orang nakal, dan udah kami warning beberapa kali jangan main-main sama PMI. Tapi hari ini seperti yang kami dengar ada sembilan PMI mengadu kepada saya mereka dimintai Rp 8 juta untuk buat paspor, pembuatan paspor ini gratis tida ada biaya. Kalau pun ada itu hanya untuk perpanjangan, itu pun cuma Rp 500 ribu," kata Benny Rhamdani kepada wartawan usai pelepasan keberangkatan 240 PMI ke Korea Selatan, Senin (20/3).
BACA JUGA: Benny Ramdhani Blusukan sampai ke Desa, BP2MI Ingin Ubah Minset Tentang PMI
Benny mengungkapkan, oknum petugas LPK tersebut bernama Hanaro. Kata Benny, ulah Hanaro tidak bisa dibenarkan. Termasuk akan memberikan sanksi tegas.
"Panggil LPK bernama Hanaro, ternyata dia minta paspor Rp 8 juta inikan kurang ajar. Meski ini bukan wewenang kita, kita tetap akan proses, segera ambil langkah cepat untuk memberi sanksi," ujarnya.
BACA JUGA: Benny Rhamdani: BP2MI Akan Melawan Mafia Perdagangan Orang
Benny memastikan bahwa oknum LPK bernama Hanaro harus diproses hukum. Dia mengatakan BP2MI akan berkordinasi dengan pihak-pihak terkait agar bisa diproses secara hukum yang berlaku.
"Ini kurang aja, anak bangsa diminta biaya pembuatan paspor Rp 8 juta dengan jumlah yang begitu banyak, 9 PMI ini dari Jepara ini kasihan, saya katakan akan memprosesnya, kita tidak boleh kalah kepada orang-orang nakal seperti ini," tuturnya.
Karena itu, Benny meminta pihak Dinas Ketenagakerjaan untuk mencabut izin usaha LPK tersebut. Karena itu merupakan bentuk ekspolitasi kepada anak bangsa yang tidak bisa dibiarkan dan harus dilawan oleh negara.
"Kami akan merekomendasikan kepada Dinas Ketenagakerjaan, untuk mengecek ini, lalu kesalahannya apa, kalau saya sih yaudah langsung cabut aja izinnya, nggak bisa lagi PMI dieksploitasi hari ini. Padahal duit yang dipakai PMI ini sangat sulit carinya tetapi masih ada pihak-pihak yang nakal," tegasnya.
Benny juga menyoroti sikap LPK yang kerap mengintimidasi para pahlawan devisa tersebut dengan dalih tidak bisa meloloskan seleksi PMI.
"Ini sering dilakukan LPK, ini kan hanya lembaga pelatihan tapi sudah ngaco. Seolah-olah mereka menjanjikan ini lulus. Menjanjikan orang terbang termasuk paspor seolah arus bayar kepada meraka, enggak ada itu saya ingin memang yang nakal ini dihukum," pungkas Benny.(mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul