jpnn.com - JAKARTA - Bentrok sejumlah anggota organisasi Pemuda Pancasila (PP) dan Ikatan Pemuda Karya (IPK) di Medan beberapa hari lalu, masih menyisakan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Tidak hanya terkait penanganan pidana, namun juga terkait peran intelkam Polri di lapangan.
Pasalnya, peristiwa bentrokan antaranggota kedua OKP bukan kali ini saja terjadi. Bahkan telah berkali-kali.
BACA JUGA: Tiga Rumah Sakit ini Dicurigai Terlibat Jual Beli Ginjal Ilegal
Selain itu, sebelum peristiwa bentrok Sabtu (30/1) terjadi, OKP terkait juga sebelumnya telah mengajukan izin untuk melaksanakan pelantikan dan izin telah diterbitkan pihak kepolisian. Namun tetap saja bentrokan terjadi saat sekelompok anggota OKP tertentu, bergerak menuju ke lokasi tempat pelantikan.
Karena itu atas fakta-fakta tersebut, Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar menilai, bentrokan tak terhindarkan bisa jadi karena lemahnya koordinasi di tingkat aparat. Termasuk patut diduga adanya pembiaran.
BACA JUGA: Jokowi Harus Terdepan Tolak Pelemahan KPK
“Jadi bisa jadi koordinasi dari Intelkam, Samapta dan organ-organ kepolisian yang lain masih sektoral. Harusnya, kalau data intelijen sudah ada bahwa akan ada mobilitas, kemungkinan kan indikatornya bisa menunjukkan kewaspadaan," ujar Bambang kepada JPNN, Rabu (3/2).
Kepolisian kata Bambang, harusnya menyikapi sebuah kondisi secara terintegrasi. Bukan secara sektoral. Karena itulah peran seorang pimpinan sangat dibutuhkan.
BACA JUGA: Pengusaha ini Pertanyakan Kasusnya yang Belum Selesai di Bareskrim
“Jadi pimpinan kepolisian itu harus aktif mengontrol, meminta informasi intelijen dan mengendalikan unsur-unsur yang ada secara integrated. Jangan secara sektoral. Pimpinan itu menginteraksikan kerja operasional,” ujarnya.
Meski demikian, Bambang tidak ingin buru-buru menyalahkan pimpinan kepolisian di Sumatera Utara, atas peristiwa bentrokan yang terjadi. Namun begitu ia tidak menutup kemungkinan dalam hal ini ada keteledoran dan pembiaran. Pasalnya, kepolisian selama ini juga kerap terlihat mengatasi sebuah persoalan dengan pendekatan kekerasan. Kondisi tersebut tentu secara tidak langsung menularkan reaksi yang sama di kalangan masyarakat.
“Bisa jadi ke arah sana (ada pembiaran, red). Polisi sendiri kan kalau mengatasi sesuatu tidak terkesan melakukan pendekatan kekerasan. Ke depan saya kira pendekatan dialog dan interaksi perlu lebih ditingkatkan. Jadi intinya harus dapat mendidik masyarakat mengarah pada hubungan yang lebih toleran dan edukatif,” ujarnya.
Saat ditanya apakah Mabes Polri perlu melakukan mutasi terhadap anggota kepolisian akibat dari peristiwa yang terjadi, Bambang menilai hal tersebut sah-sah saja. Karena mutasi merupakan salah satu sarana dalam memelihara spirit kerja.
Namun begitu, mutasi menurutnya perlu dikelola dengan manajemen yang baik. Agar jangan sampai justru dilakukan berdasarkan faktor suka atau tidak suka terhadap individu yang ada.
“Memang antara lain dalam memelihara spirit kerja, ada rotasi atau mutasi. Tapi ini memerlukan suatu manajemen personalis terencana dengan baik. Jangan like and dislike," ujar Bambang.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Pastikan Perkara Wako Makassar Jalan Terus
Redaktur : Tim Redaksi