jpnn.com - JAKARTA – Ketua Badan Pekerja SETARA Institute Hendardi, mengatakan perubahan sikap partai-partai politik yang semula menolak revisi UU KPK dan kini berbalik mendukung revisi UU KPK menunjukkan watak kekuasaan.
“Perubahan haluan dukungan partai-partai politik atas revisi UU KPK menunjukkan watak sebenarnya kekuasaan yang hanya berfokus melindungi diri sendiri dari potensi ancaman penindakan dari praktik korupsi,” kata Hendardi di Jakarta, Rabu (3/2).
BACA JUGA: Pengusaha ini Pertanyakan Kasusnya yang Belum Selesai di Bareskrim
Menurut Hendardi, partai-partai pendukung revisi UU KPK jelas mengharapkan adanya ruang intervensi yang menguntungkan partai-partai.
“Salah satu fungsi terburuk partai politik di Indonesia adalah memberikan proteksi terhadap orang-orang bermasalah, termasuk dalam soal masalah korupsi, dengan menggunakan kekuasaan di parlemen dan pemerintahan,” tegasnya.
BACA JUGA: KPK Pastikan Perkara Wako Makassar Jalan Terus
Karena itu, Hendardi menyatakan revisi UU KPK adalah ujian kedua bagi Presiden Jokowi untuk tidak bernegosiasi dengan partai politik demi penguatan KPK.
“Jokowi harus berada di garis depan menolak pelemahan KPK. Jokowi mempunyai 50 persen kewenangan dalam pembahasan sebuah RUU. Karena itu kesempatan untuk menolak harus digunakan oleh Jokowi,” katanya.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Gafatar Dicap Ajaran Sesat, Pemda Harus Beri Pemahaman
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bareskrim Anggap Pembeli Ginjal di Pasar Gelap Sebagai Korban
Redaktur : Tim Redaksi