jpnn.com, JAKARTA - Rencana pembentukan panitia khusus (pansus) light rail transit (LRT) atau kereta ringan Jakarta terus bergulir. Perwakilan sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta telah menandatangani persetujuan menggulirkan pansus.
Para perwakilan itu adalah Fajar Sidik dari Gerindra, Inggard Joshua dari NasDem, Tandanan Daulai dan Khotibi Achyar dari Golkar, serta Selamat Nurdin mewakili PKS.
“Proyek LRT yang dibangun PT Jakpro ini sejak awal memang bermasalah. Mulai dari segi anggaran yang dinilai kemahalan, penempatan lokasi tidak tepat, hingga efektifitas terhadap penanganan kemacetan yang dianggap tidak optimal, serta banyak lagi persoalan lainnya. Pekan ini kami targetkan pansus sudah terbentuk,” ujar Selamat Nurdin, Selasa (17/4).
BACA JUGA: DPRD Ingatkan Anies Soal RPJMD Salah Sasaran
Nurdin mengatakan, biaya pembangunan sarana dan prasarana LRT Jakarta rute Velodrome-Kelapa Gading sepanjang 5,8 kilometer jauh lebih mahal dibandingkan dengan LRT Jabodetabek yang digarap oleh PT Adhi Karya Tbk.
LRT Jakarta juga lebih mahal dari LRT Palembang yang dibangun PT Waskita Karya Tbk.
BACA JUGA: DPRD Soroti Proyek Jalan Inspeksi, Wacanakan Pansus
“LRT PT Jakpro biaya untuk setiap kilometernya lebih dari Rp 1 triliun. Sementara itu, LRT Jabodetabek dan Palembang hanya berkisar Rp 600 miliar per kilometer. Padahal jenis dan kualitasnya sama. Pansus nantinya akan mengorek mengenai hal ini,” beber dia.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik, dalam pertemuan dengan Wakil Gubernur Sandiaga Uno, telah menyampaikan rencana pembentukan pansus LRT ini.
BACA JUGA: Pipa Gas PGN di Cawang Kembali Bocor
Alasannya, biaya pembangunan fase pertama LRT dinilai kelewat mahal. Selain itu, lokasi penempatan LRT yang berada di kawasan Kelapa Gading juga sangat menyimpang, dan tidak melalui kajian mendalam.
Karena di wilayah Jakarta ini, masih banyak lokasi yang merupakan daerah kemacetan, sedangkan Kelapa Gading merupakan daerah elite dan sudah ada Transjakarta.
"Kami melihat bahwa di fase pertama rasanya terlalu mahal dibanding dengan LRT yang lain. Kami akan kejar itu, selain juga pemilihan lokasi di Kelapa Gading yang menyimpang, juga akan kami telusuri, apakah ada pesanan dari pihak-pihak tertentu," ucap Taufik.
Taufik mengatakan Dewan ingin pembangunan LRT fase kedua nanti lebih efisien, serta tidak bermasalah. Dia pun meminta pansus tak dianggap sebagai momok. Karena pansus justru akan memberi masukan kepada pemerintah DKI terkait dengan anggaran agar lebih efisien.
Terkait wacana tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, pihaknya akan kooperatif jika nantinya pansus jadi dibentuk. Sandiaga memastikan, pihaknya akan terbuka mengenai pembangunan LRT.
"Tidak ada yang kita rekayasa. Kita buka semua, open ke publik seluas-luasnya. Kita tidak ingin proyek yang akan menjadi lembaran baru transportasi berbasi rel di DKI ini, terkesan banyak yang ditutup-tutupi," kata Sandiaga. (nas)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penyaluran Gas PGN ke Pelanggan Kembali Normal
Redaktur & Reporter : Adil