jpnn.com - Saat ini Pemprov NTB berada di zona kuning terkait tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Untuk keluar dari zona itu, Pemprov NTB menyiapkan jurus khusus.
Kepala Biro Organisasi Yusron Hadi mengatakan, saat ini pihaknya sedang merumuskan langkah strategis untuk mengawal penyelenggaraan pelayanan publik agar lebih intensif lagi. Pemprov sudah memiliki Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 34 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
BACA JUGA: Tiga Kota Ini Jadi Pilot Project Mal Pelayanan Publik
Kemudian ada juga desk pengaduan masyarakat dan eNTeBeNOVIK. Semua itu sebagai upaya mendorong peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik. Namun karena Pemprov dituntut segera naik ke zona hijau, maka diperlukan langkah yang lebih progresif untuk memastikan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik terwujud.
"Kita sedang merumuskan langkah strategis," kata Yusron.
BACA JUGA: Mendagri: Jangan Malu Meniru Seperti…
Program itu disebutnya, Strategis Terpadu Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik atau disingkat STOP PELiK. Sesuai namanya, dalam memberi layanan kepada masyarakat, OPD tidak boleh pelik atau berbelit-belit. Akan tetapi harus lancar cepat dan tepat. Oleh karenanya sudah seharusnya yang pelik atau sulit itu harus distop.
"Sekarang tidak boleh ada (berbelit-belit) di institusi pelayanan publik," katanya.(JPG)
BACA JUGA: Standar Pelayanan Puskesmas Harusnya Tiru Bank
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penetapan Standar Pelayanan Harus Libatkan Masyarakat
Redaktur & Reporter : Friederich