jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komite Perubahan Sepak Bola Nasional (KPSN) Suhendra Hadikuntono tidak mau setengah-setengah dalam memperbaiki persepakbolaan tanah air.
Dia pun berani menanggung semua risiko, termasuk untuk melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) No 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Sepak Bola Nasional.
BACA JUGA: Ketua KPSN: Butuh Keteguhan Majukan Sepak Bola Indonesia
"Muruah presiden harus ditegakkan, apa pun risikonya," ucap Suhendra di sela acara Ekspedisi Borneo KPSN 2019 di tepi hutan di Katingan, Kalimantan Tengah, Jumat (16/8).
BACA JUGA: Ketua KPSN: Butuh Keteguhan Majukan Sepak Bola Indonesia
BACA JUGA: KPSN Duga PSSI Berikan Informasi Keliru kepada FIFA
Suhendra menilai, Inpres 3/2019 merupakan respons Presiden Joko Widodo yang tanggap terhadap situasi yang merusak iklim sepak bola nasional.
Menurut Suhendra, mantan gubernur DKI Jakarta itu benar-benar ingin memajukan prestasi sepak bola di Indonesia.
BACA JUGA: KPSN Bakal Bantu PSBL Perjuangkan Match Fee Piala Indonesia
Oleh karena itu, KPSN pun meresponsnya dengan cepat. Salah satunya dengan melakukan sosialisasi ke daerah-daerah yang selama ini belum pernah dilakukan PSSI.
"Saya juga heran sampai detik ini tak ada rasa syukur dan terima dari PSSI kepada Bapak Presiden yang telah bersusah payah menerbitkan inpres itu. PSSI masih belum berubah juga sejak dulu,” kata Suhendra.
Menurut Suhendra, PSSI tidak ingin ada campur tangan dari pemerintah. Namun, Suhendra juga merasa aneh dengan sikap PSSI.
“Mereka lupa bahwa mereka memakai insfratruktur dan fasilitas pemerintah. Ini, kan, aneh bin ajaib," kata Suhendra.
Suhendra sendiri memimpin langsung Ekspedisi Borneo KPSN 2019 ke Pulau Kalimantan melalui perjalanan laut dan darat pada 8-18 Agustus.
“Salah satu agenda ekspedisi adalah melakukan sosialisasi Inpres 3/2019,” kata Suhendra.
Pihak pertama yang disambangi adalah Asosiasi Provinsi (Asprov) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Kalimantan Barat di Pontianak, 10-11 Agustus.
Setelah itu KPSN berlanjut ke Asprov PSSI Kalimantan Tengah di Palangkaraya, Senin (12/8), dan ke Asprov PSSI Kalimantan Timur di Samarinda.
“Ekspedisi akan berlanjut ke Pulau Jawa, Pulau Sumatera dan Indonesia Timur,” terang Suhendra.
"Upaya dari Bapak Jokowi ini sangat kita hargai, terkait desakan yang kuat dari masyarakat agar KPSN menjadi badan langsung di bawah presiden yang mana badan itu akan mengatur dan menjadi wadah kontrol untuk membenahi hal-hal yang tidak baik, yang mengganggu prestasi sepak bola kita. Dengan inpres ini kelak, semua persoalan tersebut akan bisa diselesaikan," lanjutnya.
Dia menambahkan, inpres itu akan mengatur seluruh kegiatan sepak bola, mulai pemain, tata laksana penyelenggaraan, dan sebagainya.
“Dengan demikian, memperkecil ruang gerak mafia bola. Badan ini tugas intinya demikian," tegasnya.
Suhendra menjelaskan, badan percepatan sepak bola yang akan dibentuk itu dapat memperbesar peran ekonomi kerakyatan di bidang sepak bola yang memiliki potensi sangat besar.
“Bila pertandingan sepak bola berlangsung fair, tanpa match fixing atau mafia pengaturan skor, tentu akan lebih menarik minat penonton untuk datang. Jumlah penonton yang sangat besar ini berbanding lurus dengan potensi ekonomi yang menyertainya. Prinsipnya, keputusan apa pun yang baik dari presiden, adalah yang terbaik bagi saya," tandasnya. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketua KPSN Beber 3 Pelajaran Penting dari Penundaan Laga PSM vs Persija
Redaktur & Reporter : Ragil