jpnn.com, JAKARTA - Judi online menjadi musuh bersama saat ini. Bukan hanya masyarakat biasa tetapi aktivitas haram itu sudah merambah hingga kepada aparat, PNS, bahkan juga anggota dewan.
Oleh karena itu, perlu tindakan tegas, segera dan juga komitmen bersama untuk memberantasnya.
BACA JUGA: Polda Jabar Tangkap Penampung Duit Judi Online yang Bernilai Ratusan Miliar di Ciamis
Dari sisi wilayah, Provinsi DKI Jakarta kini menempati posisi kedua tertinggi terpapar judi online di Indonesia. Jumlah masyarakat yang melakukan judi online sebanyak 238.568 pemain dan nilai transaksi mencapai Rp 2,3 triliun.
“Jakarta sebagai ibu kota dan pusat bisnis memiliki akses internet yang sangat mudah dan luas sehingga memberikan celah bagi aktivitas judi online untuk berkembang pesat. Terlebih banyak orang yang menganggur dan ingin mendapat uang secara instan,” ujar Bakal Calon Gubernur (Bacagub) DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar (Bang Zaki) dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (27/6).
BACA JUGA: ASN Yogyakarta Diingatkan untuk Tidak Main Judi Online
Salah satu langkah utama yang menurut Bang Zaki dilakukan ialah edukasi dan sosialisasi tentang bahaya judi online. Hal ini perlu disampaikan seluas-luasnya kepada masyarakat tentang dampak negatif judi online.
"Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa judi online bukan hanya ilegal tetapi juga dapat merusak ekonomi keluarga dan kesehatan mental,” ujarnya.
BACA JUGA: Website Pemerintah Diretas Situs Judi Online, TPP ASN Terancam Tak Bisa Dicairkan
Penguatan peran keluarga dan komunitas juga menjadi kunci penting dalam mencegah penyebaran judi online. Keluarga harus lebih aktif mengawasi aktivitas online anggota keluarganya, terutama anak-anak dan remaja, sekaligus bisa mendeteksi lebih dini jika ada yang mencurigakan.
"Mari kita nyalakan alarm keluarga agar tidak menjadi korban," tutur Ketua DPD Golkar Jakarta tersebut.
Upaya lainnya yang dapat digunakan untuk memerangi judi online, yakni dengan memanfaatkan teknologi.
Penggunaan teknologi canggih seperti AI dan big data dapat membantu pemerintah dalam melacak dan memblokir situs judi online.
"Teknologi ini juga bisa digunakan untuk menganalisis pola-pola transaksi yang mencurigakan yang berkaitan dengan judi online,” ucapnya.
Di sisi lain, dirinya menekankan pentingnya penegakan hukum yang lebih tegas dan terstruktur.
Pemerintah harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk melacak dan menutup situs-situs judi online, serta memberikan sanksi berat kepada pelaku yang terlibat dalam aktivitas.
“Harus ada kerja sama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator telekomunikasi, dan institusi keuangan dalam memerangi judi online. Setiap pihak harus saling mendukung dan berbagi informasi untuk efektivitas penanganan,” pungkas Zaki. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jabar Peringkat Pertama Pengguna Judi Online Terbanyak, Begini Antisipasi Polda
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Mesyia Muhammad