Berantas Korupsi, Peran Masyarakat Diabaikan

JAKARTA - Reformasi antikorupsi harus didorong dari luar pemerintahPasalnya, saat ini masih memperlihatkan tingkat state capture type of cooruption dan korupsi birokrasi (petty corruption) yang sama parahnya, dan keadaan governance yang buruk (poor to fair).

Menurut Teten Masduki, harusnya masyarakat madani dan sektor swasta dimobilisasi untuk mendorong perubahan (politik dan ekonomi)

BACA JUGA: SBY: Self Defense di Papua Bukan Pelanggaran HAM

Hanya saja program antikorupsi nasional mengabaikan kondisi itu.  "Ide perlawanan dari luar acap kali diabaikan, karena gerakan sosial antikorupsi yang sedang tumbuh dan meluas hingga ke pelosok-pelosok kenyataanya belum memiliki fondasi yang kuat sehingga belum berpengaruh," kata Teten di Jakarta, Minggu (20/11).

Dia ikut menyayangkan para donor yang lebih tertarik membiayai program-program jangka pendek dan tematik, ketimbang mengucurkan dana untuk penguatan sumberdaya manusia dan kapasitas institusi masyarakat"Mengharapkan filantropi dalam negeri bukan ide yang baik saat ini

BACA JUGA: Istri Menperin Meninggal Mendadak

Selain belum berkembang, juga banyak benturan kepentingan dengan banyak tujuan gerakan sosial," cetus Teten.

Parahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan dan pemberantasan korupsi kurang mendapat dukungan dari pemerintah dan parlemenSemangat melawan korupsi yang sedang tumbuh di masyarakat pun tengah menghadapi elite kekuasaan yang sangat korup, yang menyukai status quo

BACA JUGA: Tetap Berpotensi Banjir

"Dalam kultur masyarakat yang paternalistik, saya menyaksikan korupsi menetes dari atas ke bawah, bukan sebaliknya," ungkapnya

Persekongkolan elite memang bukan fenomena Indonesia saja, termasuk di negara-negara majuSkandal-skandal dana politik yang banyak terbongkar meperlihatkan keadaan ituTetapi di Indonesia pengaruh elite sangat luar biasa, mereka bisa mematikan hampir seluruh sistem demokrasi yang ada

"Pemerintahan baru SBY, yang dalam kampanyenya selama Pemilu dengan janji-janji membasmi korupsi yang cukup meyakinkan sehingga memperoleh 60 persen suaraTapi kenyataannya menunjukan tidak cukup power untuk menghadapi kekuatan politik formal yang dikuasai rezim lama," jelasnya.

Sayangnya, tambah Teten, tidak ada inisiatif juga untuk membangun koalisi besar dengan kekuatan-kekuatan reformasi di luar pemerintah guna mengatasi hambatan birokrasi dan politik formal(esy/jpnn) 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Otda Picu Penyimpangan Kekuasaan di Daerah