Otda Picu Penyimpangan Kekuasaan di Daerah

JAKARTA--Kebijakan otonomi daerah sejatinya diorientasikan untuk mengurangi sentralisasi kekuasaan pada pemerintah pusat yang sangat rentan dengan penyimpangan kekuasaan seperti pada pemerintahan Orde Baru

Tapi dalam perkembangannya saat ini, otda justru memicu penyimpangan- penyimpangan kekuasaan ke daerah

BACA JUGA: Pers Jangan Tunduk pada Pemilik Modal!

"Aksi-aksi masyarakat menentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak adil mulai marak di berbagai daerahSebab anggaran daerah lebih banyak dialokasikan untuk kepentingan pejabat daripada meningkatkan mutu pelayanan umum atau penguatan ekonomi rakyat," kata Teten Masduki di Jakarta, Sabtu (18/11).

Sementara kalangan usaha menghadapi banyak perda yang dikeluarkan pemda bertameng mencari sumber pendapatan daerah yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi

BACA JUGA: Pers Kuat, Priyo Bangga

Perkembangan di daerah itu, lanjutnya, dipandang sebagai program otonomi daerahDi mana ada pelimpahkan wewenang dalam pembuatan kebijakan, administrasi dan anggaran ke daerah.

"Tetapi sayangnya tidak diikuti oleh program demokratisasi untuk membuka peluang partisipasi masyarakat dalam pemerintahan di daerah," ujarnya.

Akibatnya sistem check and balances di daerah tidak berjalan karena terjadinya kolusi antara DPRD dan pemerintah daerah

BACA JUGA: Teten: Lembaga Antikorupsi Belum Maksimal

Sementara kontrol dari masyarakat belum memadai karena keberadaan civil society di daerah relatif masih sangat lemah.

"Masyarakat harus menumbuhkan lagi kultur demokrasi yang sudah lama menghilangAgar masyarakat bisa ikut mengawasi jalannya pemerintahan di daerah," pungkasnya(esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Lagi, Dua Bekas Kajati Terancam Dipolisikan