jpnn.com - JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengumpulkan para pemangku kepentingan dari berbagai unsur baik dari Pusat, Daerah, Legislatif dan pelaku usaha.
Tujuannya untuk berdiskusi dan merapatkan barisan memberantas keberadaan pungli di Jembatan Timbang yang cukup meresahkan.
BACA JUGA: Efisiensi Irigasi Pompa Tingkatkan Produktivitas Petani
Jembatan timbang menjadi salah satu bagian pelayanan publik yang rawan dengan penyalahgunaan wewenang.
Melalui diskusi itu ia berharap bisa menghasilkan rekomendasi dan terobosan baru.
BACA JUGA: Asyik, RS Pengguna Gas Bumi di Jakarta Dapat Service Khusus dari PGN
"Tidak dengan cara kasar. Tetapi secara sistemik untuk menghilangkan cara-cara praktik pungli demi terwujudnya transportasi nasional yang bersih, handal dan dicintai masyarakat," ujar Budi di Jakarta, Selasa (25/10).
Beberapa strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pelayanan di tempat penimbangan kendaraan bermotor yakni dengan merevisi regulasi, melakukan penataan kelembagaan/organisasi.
BACA JUGA: Wuih..Menkop Targetkan Serapan 100 Triliun Akhir Tahun
Kemudian meningkatkan prasarananya, mengoptimalkan pelayanan dengan pemanfaataan teknologi informasi.
Meningkatkan fungsi kontrol dengan sistem reward & punishment, serta berkoordinasi dan berkerjasama dengan stakholder terkait.
"Kita akan mencari siapa pihak yang tepat dan berkompeten untuk mengelola jembatan timbang. Apakah pemerintah pusat, pemda, atau melibatkan pihak ketiga," tandas Budi.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dapat Amanah Kelola 140 Jembatan Timbang, Menhub: Sebagian Besar Bermasalah
Redaktur : Tim Redaksi