jpnn.com - jpnn.com - Pemerintah Arab Saudi mendukung program deradikalisasi yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Dukungan itu diucapkan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi di Indonesia Osama Muhamad Alshoiby saat melakukan pertemuan dengan Kepala BNPT Komjen Pol. Suhardi Alius di kantor perwakilan BNPT yang ada di salah satu Gedung Kantor Kementerian di Jakarta, Jumat (6/1/2017).
BACA JUGA: Operasi Tinombala Diperpanjang Hingga April 2017
Suhardi menegaskan bahwa BNPT dalam penanggulangan terorisme tetap mengedepankan pendekatan kultur dan budaya karena disadari bahwa persoalan terorisme dan radikalisme memiliki faktor yang bervariasi seperti kemiskinan, pendidikan, dan pemerataan.
"BNPT merupakan miniatur seluruh lembaga pemerintahan di Indonesia di mana melibatkan banyak instansi dalam penanggulangan terorisme seperti Kemenag, Kemendiknas, Kemenristekdikti, Kemensos, dan lain-lain. Karena untuk menanggulangi terorisme harus mulai dari hulu.sampai hilir sehingga dapat diselesaikan secara menyeluruh," kata Suhardi.
BACA JUGA: Lapas Khusus Napi Terorisme Segera Dioperasikan
Dia menjelaskan bahwa beberapa langkah progres dalam program deradikalisasi selama ini pihaknya juga melibatkan mantan-mantan komandan jihad yang sudah sadar untuk memberikan penyadaran kepada kelompok-kelompok yang masih memiliki ideologi radikal yang keras.
“Kami jelaskan kepada Dubes Arab Saudi bahwa pelibatan mantan kombatan ini untuk memberikan pengarahan kepada komunitas yang masih berpotensi radikal. Karena ucapan mereka (mantan kombatan) ini lebih didengarkan dari pada kami yang dari pemerintahan,” ujar alumni Akpol tahun 1985 ini.
BACA JUGA: Gangguan Kamtibmas 2017 Tak Akan Jauh Beda dari 2016
Tidak hanya itu, dalam program deradikalisasi, mantan Kabareskrim Polri ini juga menjelaskan bahwa pihaknya juga menyentuh keluarga-keluarga para mantan napi terorisme ini.
“Kami berusaha untuk menguraikan semua permasalahan yang ada di komunitas mereka sehingga simpul-simpul radikal ini bisa berkurang,” ujarnya.
Untuk itulah, kedua belah pihak untuk meningkatkan koordinasi dalam upaya peningkatan kerjasama antara BNPT dengan pihak pihak terkait di Arab Saudi. Pertemuan yang berlangsung sangat bersahabat juga membicarakan optimalisasi rencana kunjungan BNPT ke Arab Saudi dalam waktu dekat ini khususnya yang terkait dengan deradikalisasi.
“Insya Allah minggu depan kami juga akan melihat ke sana (Arab Saudi) yang kami dengar sangat bagus, sehingga kami juga bisa mendapatkan poin-poin penting yang dapat kami implementasikan sebagai tambahan dalam program kami di Indonesia,” tutur pria kelahiran Jakarta, 10 Mei 1962 ini.
Dalam kesempatan tersebut Alshoiby menegaskan bahwa pemerintah Arab Saudi salut atas kinerja BNPT dalam menanggulangi masalah terorisme yang ada di Indonesia.
“Deradikalisasi yang dijalankan BNPT merupakan salah satu program yang sangat menarik dan mungkin tidak dimiliki negara lain,” ujar Alshoiby
Alshoiby juga menegaskan bahwa Saudi Arabia bersedia mendukung program program BNPT. Termasuk mengirim ulama-ulama yang berkompeten untuk menekan pemikiran radikalisme di kalangan pelaku terorisme yang hingga saat ini masih memiliki pemahaman ideologi yang sangat keras.
“Kami (Arab Saudi) tentunya tidak akan ragu-ragu untuk memberikan bantuan kepada pemerintah Indonesia seperti untuk mengirimkan ulama-ulama dari Arab untuk memberikan pemikiran yang baik kepada para pelaku-pelaku tersebut agar mereka dapat kembali ke jalan yang baik,” ujarnya.
Alshoiby juga menjelaskan bahwa yang paling menonjol yang dilakukan pemerintah Arab Saudi adalah membentuk koalisi bersama dengan negara-negara Islam dalam penanggulangan terorisme. Namun Indonesia sendiri menurutnya belum ikut bergabung dalam koalisi tersebut.
“Pemerintah Saudi mengetahui persis tentang geografis terorisme baik yang ada di timur tengah ataupun di nehgara afrika lainnya dan memiliki peranan penting dalam hal deradikalisasi bagi mantan-matan terorisme,” ujarnya.
Terkait masalah koalisi bersama tersebut, Kepala BNPT mengatakan bahwa untuk melakukan kersjasama atau koalisi tersebut pihaknya akan bertanya terlebih dahulu kepada Kementrian Luar Negeri (Kemenlu)
“Karena ini menyangkut masalah kerja sama dengan luar negeri, dan itu juga harus sepengetahuan dari Kemenlu,” ujar Suhardi.
Pada pertemuan itu, Suhardi didampingi Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Mayjen TNI Abdul Rahman Kadir, Direktur Deradikalisasi Irfan Idris, Kasubdit Resoshab Kolonel Cpl Sigit Karyadi dan Kasubdit Kerjasama wilayah Amerika dan Eropa Wandi Adrianto Syamsu.
BACA ARTIKEL LAINNYA... BPS Siapkan Data untuk Pemberatasan Terorisme
Redaktur & Reporter : Ragil