jpnn.com, JAKARTA - Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, hingga saat ini pemerintah belum mendapatkan rekomendasi dari Kemen PAN-RB mengenai kebutuhan jumlah PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang akan direkrut.
Sehingga, belum diketahui pula alokasi gaji PPPK yang bersumber dari APBN. “Setiap tahun kami ada pencadangan dana dari APBN, bisa untuk rekrutmen CPNS, kenaikan gaji ASN (aparatur sipil negara), atau seperti PPPK ini kalau ada kebijakannya. Tapi masih menunggu dari kementerian terkait berapa keperluannya,” kata Asko.
BACA JUGA: Pimpinan Honorer K2 Tolak PPPK, Ini Respons Moeldoko
Dalam APBN 2019, pemerintah telah menaikkan dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp 17 triliun menjadi Rp 417,87 triliun.
Kemungkinan anggaran gaji PPPK di daerah yang diambil dari APBD akan menggunakan sebagian dana dari DAU tersebut.
BACA JUGA: Banyak Guru Honorer di Sekolah Negeri Sulit jadi PPPK
Selama ini, pembayaran gaji pegawai honorer di daerah juga sudah banyak yang menggunakan APBD. Sehingga nantinya, take home pay pegawai honorer yang diangkat sebagai PPPK akan naik.
BACA JUGA: Banyak Guru Honorer di Sekolah Negeri Sulit jadi PPPK
BACA JUGA: Ketum PGRI Sampaikan Masalah Honorer dan PPPK ke Presiden
Namun menurut Asko, kemungkinan pengangkatan PPPK akan berlangsung secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan. Hal itu dapat meringankan beban anggaran pemerintah pusat dan daerah. (wan/rin/far/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nih Kata Pengamat soal Beda PPPK dengan PNS
Redaktur & Reporter : Soetomo