JAKARTA - Kota Bukittinggi dan Kabupaten Limapuluh Kota memperebutkan lokasi pembangunan pendirian monumen Bela NegaraSikap kepala daerah kedua daerah itu terungkap dalam seminar nasional bertema “Gerakan Nasional Bela Negara dan Pembangunan Monumen Bela Negara, yang berlangsung di gedung Kementerian Pertahanan (Kemhan), jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (16/12).
Dalam seminar yang dibuka Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro itu, tampil sebagai pembicara Wakil Gubernur Sumbar Muslim Kasim, Wakil Walikota Bukittinggi Harma Zaldi, Mayjen TNI (Purn) Djasri Marin mewakili tokoh Sumbar dari Kabupaten Limapuluh Kota, dan Dirjen Potensi Pertahanan Kemhan Budi Susilo Soepandji.
Dalam argumentasinya, Djasri Marin meminta monumen Hari Bela Negara dibangun di Limapuluh Kota dengan alasan pusat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang menjadi dasar penetapan Hari Bela Negara berada di kabupaten tersebut.
Namun Wako Bukittinggi Harma Zaldy meminta monumen yang sama dibangun di Bukittinggi dengan alasan Bukittinggi pernah menjadi ibukota negara saat PDRI tersebut.
Dirjen Potensi Pertahanan Kemhan, Budi Susilo Soepandji meminta Wakil Gubernur Sumbar, Muslim Kasim untuk merundingkan lokasi pembangunan monumen tersebut di tingkat lokal
BACA JUGA: RE Nainggolan Sendiri yang Minta Pensiun
“Kalau bisa sekarang diputuskan dimana lokasi pembangunan monumen ini,” kata Budi Susilo Soepandji.Menanggapi hal tersebut, Muslim Kasim mengatakan bahwa pihaknya akan segera membentuk tim untuk menentukan lokasi pembangunan
Ia berharap, pembangunan monumen Bela Negara itu segera dimulai dan pekerjaannya bisa dituntaskan sebelum peringatan Hari Bela Negara tahun 2011
BACA JUGA: Jalur Wisata Banten Rawan Kecelakaan
“Ini harapan kita bahwa peringatan Hari Bela Negara tahun depan bisa diadakan di Sumbar dan sekaligus meresmikan monumen Bela Negara ini,” ujar Muslim Kasim, usai seminar.Muslim Kasim juga mengapresiasi keinginan Menhan Purnomo Yusgiantoro dan pemerintah pusat untuk mendirikan monumen Bela Negara di Sumbar
BACA JUGA: Warga Surakarta Ikut Tuntut Status Istimewa
Bahkan pak menteri secara spontan memberikan bantuan Rp50 juta dari kantongnya sendiri,” imbuh Muslim Kasim.Lebih lanjut, Muslim mengatakan, dengan dibangunnya monumen Bela Negara di Sumbar hendaknya dapat menjadi salah satu motivasi dalam memperkokoh rasa kebangsaan dan daya tarik pariwisata Sumbar“Pembangunan monumen Bela Negara ini hendaknya memotivasi dalam memperkokoh rasa kebangsaan dapat menambah daya taya tarik pariwisata dan sekaligus untuk memaknai peristiwa PDRI,” jelas Muslim Kasim.
Sementara itu, salah seorang anak dari pelaku utama PDRI Syafrudin Prawira Negara, Farid Prawiranegara tidak memperpersoalkan dimana momumen Bela Negara itu dibangun“Yang lebih penting bagi saya bahwa keberadaan PDRI itu diakui negara sebagai peristiwa dalam perjalanan sejarah bangsa ini,” tegas Farid.
Purnomo Yusgiantor mengatakan peristiwa yang terjadi tanggal 19 Desember 1948 di Sumbar merupakan peristiwa penting yang tidak dapat dilupakan begitu saja sebagai bagian dari perjalanan sejarah nasional Indonesia.
“Sudah saatnya kita menempatkan kebenaran sejarah pada tempat yang proporsional sebagai bagian dari perjalanan panjang dalam mempertahanan NKRIKegigihan rakyat di Sumbar saat itu sebenarnya menunjukkan kesadarannya yang tinggi tentang pentingnya pertahanan negara,” kata Purnomo.
Oleh karena itu, lanjut Menhan, untuk mengenang sejarah berdirinya PDRI tanggal 19 Desember 1948 dan sebagai bagian dari upaya bangsa dalam mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidup bangsa dan NKRI, maka patut diperingati sebagai Hari Bela Negara“Satu hal yang lebih penting, peringatan Hari Bela Negara bukan hanya untuk rakyat Sumbar saja, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia,” kata Purnomo(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengawas DPR Bencana Sumbar Diperpanjang
Redaktur : Tim Redaksi