jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar kaget mendengar isu yang menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 digelar dengan sistem proporsional tertutup.
Sistem proporsional tertutup adalah sistem pemilu yang hanya memungkinkan pemilih memilih partai politik saja, bukan calon wakil rakyat secara langsung. Pemilih nanti hanya mencoblos tanda gambar atau lambang partai dalam surat suara, karena tak ada calon wakil rakyat pada surat suara.
BACA JUGA: PDIP Sejalan dengan PBB Mengenai Sikap Proporsional Tertutup
Isu tersebut viral, konon bersumber dari mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) yang kini berprofesi sebagai advokat, Denny Indrayana.
"Ada berita soal putusan MK tentang sistem proporsional tertutup. Terlepas benar atau tidaknya info tersebut, tetapi kok bisa ya keputusan MK belum dibacakan di depan persidangan, tetapi sudah bocor duluan?" ujar Gus Imin, Minggu (28/5).
BACA JUGA: Seusai Memuji Prabowo saat Istigasah di Jombang, Gus Imin Teringat Kata Gus Dur
Menurut Gus Imin, kebocoran tersebut bukan saja membuat kegaduhan publik, tetapi bisa mencoreng nama baik MK.
Gus Imin pun mendorong MK segera melakukan investigasi dan mengusut tuntas biang kebocoran putusan itu.
BACA JUGA: 8 Parpol Tolak Sistem Proporsional Tertutup, Pengamat Bilang Begini
"MK harus menginvestigasi kebocoran ini. Muruah dan integritas MK harus dijaga karena posisi MK krusial dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Kalau ada kesan MK bisa diintervensi dan putusannya bocor, nanti rakyat enggak percaya lagi dengan MK. Sengketa pemilu bisa-bisa diselesaikan di jalanan nantinya," katanya.
Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra ini tak mempersoalkan apa pun materi keputusan MK terkait sistem Pemilu 2024.
Dia meyakini MK punya dasar putusan yang kuat dan terbaik dalam memberikan sebuah keputusan.
"Kalau mengenai materi putusan MK, tentu apa pun putusannya akan kami hormati sebagai keputusan yang final dan mengikat. Yang penting perlu dijaga agar dampak keputusan MK ini tidak menyulitkan KPU sehingga berpotensi menunda jadwal pemilu," ujar Gus Imin.
Sejumlah tokoh pun mendukung pernyataan Gus Imin. Rais Syuriyah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Australia-New Zealand, KH Nadirsyah Hosen mendukung pernyataan Gus Imin yang mendorong semua pihak untuk bersama-sama menjaga muruah MK.
"Isu bocornya putusan MK ini bisa dibaca juga sebagai cara menekan MK agar memutuskan sesuai keinginan pihak tertentu. Apalagi kalau ternyata MK belum memutuskan apa pun. Boleh jadi ini masuk kategori hoaks. Saran @cakimiNOW agar semua pihak menjaga muruah MK sangat cocok," tulis Gus Nadir menanggapi cuitan Gus Imin. (*/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan