JAKARTA - Konflik penangkapan tujuh terduga pencuri ikan dari Malaysia dan penyanderaan tiga pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri oleh Malaysia mulai menjadi bola panas di parlemenDorongan mengajukan hak interpelasi oleh DPR kembali muncul.
Pemerintah dianggap terlalu lembek terhadap salah satu negara tetangga tersebut
BACA JUGA: Kinerja Kurang Memuaskan, Asman Dilengserkan
"Pimpinan komisi I harus mempertimbangkan pengajuan hak interpelasi ini," ujar anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Jeffrie Geovanie saat rapat audiensi dengan Koalisi untuk Kedaulatan Indonesia di gedung DPR, Senayan, kemarin (20/8).Dia menyatakan, dengan pengajuan interpelasi itu, DPR bisa bertanya kenapa pemerintah tidak bisa bersikap tegas
Jeffrie lantas membeberkan, saat Arroyo masih menjabat presiden, dia berani bersikap tegas ketika mengetahui salah seorang tenaga kerjanya yang bekerja di luar negeri mendapat siksaan
BACA JUGA: DPD Rombak Pimpinan Alat Kelengkapan
Dia langsung menelepon kepala negara bersangkutan untuk menyatakan keberatanMenanggapi desakan tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, pihaknya terbuka terhadap kemungkinan penggunaan hak tersebut
BACA JUGA: E-Voting Perlu Dicoba di Pilkada Perkotaan
Terutama, jika ternyata tidak ada penjelasan yang cukup dari pemerintah, saat menghadiri panggilan DPR, Selasa (24/8).Awal pekan nanti, komisi I memang merencanakan untuk memanggil Menlu Marty Natalegawa serta Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel MuhammadYang juga akan dipanggil, duta besar dan konjen Indonesia untuk Malaysia serta tiga petugas DKP yang sempat ditahan Malayisa"Dari penjelasan yang disampaikan, jika tidak bisa diterima masyarakat, mau tidak mau kami harus membuka opsi hak interpelasi ini," tegas Agus
Usul interpelasi juga diajukan Koalisi untuk Kedaulatan Indonesia dalam pernyataan sikapnyaMenurut mereka, persoalan barter pencuri ikan Malaysia dengan petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mencoreng muka dan harga diri bangsa"Kita ini sekarang bernegara seperti tanpa pemimpinKami minta komisi I menggunakan hak interpleasinya," tegas Ray Rangkuti, koordinator koalisi, saat audiensi.
Secara terpisah, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menilai, ada ekspresi kekecewaan publik terhadap pemerintah Indonesia dalam menyikapi MalaysiaDilaporkannya Menlu ke Mabes Polri adalah bukti bahwa kesabaran publik dalam melihat kebijakan luar negeri pemerintah sudah melewati batas toleransi"Tidak ada ekspresi pemerintah untuk menunjukkan diri sebagai negara besar," kata Priyo di gedung DPR kemarin.
Upaya publik itu, lanjut Priyo, seyogianya tidak dihalang-halangiSebagai pimpinan DPR, Priyo juga kecewa atas lunaknya sikap pemerintahSebab, ulah Malaysia tersebut seharusnya menjadi momentum pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas"Apa perlu saya yang jadi Menhan-nya," sindirnya(dyn/bay/c7/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... MK Mentahkan Gugatan Sumba Barat
Redaktur : Tim Redaksi