jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif Angga berharap akses terhadap Nomor Induk Kependudukan (NIK) bisa gratis.
Menurut dia, verifikasi data menggunakan NIK sudah menjadi layanan dasar masyarakat di era digital.
BACA JUGA: Dirjen Dukcapil Kemendagri Ungkap Alasan Penerapan Tarif NIK, Ternyata...
Dia menyampaikan hal itu menyikapi rencana Ditjen Dukcapil Kemendagri soal penarifan untuk akses NIK sebesar Rp 1.000.
"Sebaiknya Ditjen Dukcapil Kemendagri tidak mengenakan biaya akses atas barang publik (public goods)," kata Arif dalam keterangan persnya, Rabu (20/4).
BACA JUGA: Mayat Perempuan Mengambang di Sungai, Setelah Dicek, Orang Penting
Arif melanjutkan pungutan biaya atas akses ke server NIK akan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi bagi masyarakat selaku pengguna, pelaku usaha, serta penyedia layanan.
Pemerintah, kata Arif, perlu mengubah paradigma dari retribusi oriented menjadi layanan yang berorientasi pengembangan ekosistem, iklim usaha, dan pertumbuhan ekonomi.
BACA JUGA: Kemendagri Tegaskan Penerapan Tarif NIK Bukan Penjualan Data Pribadi
Nantinya, ketiga orientasi itu bisa menyehatkan industri dan meningkatkan penerimaan pajak dari bisnis yang sehat.
"Untuk itu pengenaan biaya akses NIK dirasa tidak tepat,” ungkap Arif.
Terkait biaya operasional sistem, dia mengatakan Ditjen Dukcapil Kemendagri bisa menggunakan fasilitas Pusat Data Nasional yang sudah dibangun Kemenkominfo.
Selain itu, Ditjen Dukcapil Kemendagri bisa pula bersinergi dengan sumber daya SPBE lainnya untuk membagi beban server.
"Sinergi tersebut sangat diperlukan mendukung kesuksesan Perpres Satu Data," lanjut Arif.
Toh, kata dia, biaya penyimpanan data berupa NIK sangat murah. Per terabyte (TB) hanya sekitar 15 sampai USD 17.
Di sisi lain, APJII memperkirakan kebutuhan menyimpan data 274 juta penduduk hanya sekitar 5.480 TB.
"Ini bukan data yang terlalu besar," ungkap Arif.
Menurut dia, NIK juga bukan data yang membutuhkan perhitungan lebih.
Teknologi penyimpanan data yang terdistribusi dan terenkripsi juga sudah banyak ditemukan saat ini.
“APJII siap membantu Dukcapil mengelola data NIK. Dengan perangkat teknologi saat ini, kami mampu,” pungkas Arif. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dukung Pelaksanaan e-Voting saat Pemilu, APJII Beberkan Alasannya
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Aristo Setiawan