jpnn.com, JAKARTA - Konflik di internal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) masih panas.
Rapat paripurna terakhir Selasa (11/4) harus diakhiri tanpa solusi atas dualisme kepemimpinan yang terjadi.
BACA JUGA: Ratu Hemas Pulangkan Mobil Dinas
Pengamat politik Lembaga Survei Indonesia (LSI) Dodi Ambardi menyatakan, istana perlu menyampaikan seruannya terhadap lembaga senator tersebut.
Sebab, sedikit banyak masyarakat telah dirugikan dengan kondisi yang ada.
BACA JUGA: GP Ansor Sebut OSO Tak Langgar UU MD3
Meski demikian, menurut Dodi, istana tak perlu melakukan intervensi.
”Sekadar mengingatkan bahwa DPD harus menjaga kepercayaan publik,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (12/4).
BACA JUGA: Farouk Ditawari Jabatan demi Muluskan Oso Pimpin DPD
Imbauan itu, lanjut Dodi, penting sebagai bentuk kepedulian negara atas hak masyarakatnya.
Sebab, akibat konflik tersebut, kerja DPD dalam menyerap aspirasi publik sulit dilakukan.
Dodi juga mendesak pimpinan DPD yang bertikai untuk bersikap sebagaimana seorang negarawan.
Jika mereka terus bertindak seperti itu, tingkat sinisme masyarakat akan semakin tinggi.
Akibatnya, peningkatan kewenangan yang selama ini diharapkan akan semakin sulit terealisasi.
”Fungsi minimal, biaya tinggi, dan tak bertindak secara etis adalah resep buruk yang meruntuhkan reputasi DPD serta kepercayaan publik,” ingatnya.
Sementara itu, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai seruan istana tidak akan berdampak langsung.
Sebaliknya, menurut dia, kunci penyelesaiannya ada di jalur hukum.
”Hanya jalan keluar hukum yang bisa memastikan anggota DPD dapat dengan yakin dan percaya untuk bekerja kembali,” ucapnya saat dihubungi kemarin.
Adapun jalur politik akan sangat rentan dihantui intimidasi dan transaksi.
Nah, pada awalnya, konflik di DPD sebetulnya bisa diselesaikan lewat Mahkamah Agung (MA). Hanya, sikap inkonsisten MA pada akhirnya justru memperkeruh situasi.
Karena itu, tutur Lucius, penting memastikan DPD tidak dipimpin pimpinan ilegal melalui sikap MA yang tegas.
Adanya penolakan menunjukkan bahwa legitimasi Ketua DPD Oesman Sapta belum dimiliki sepenuhnya.
Penyelesaian harus segera dilakukan lantaran konflik DPD dalam beberapa pekan terakhir telah menghancurkan perjuangan memperoleh kewenangan selama bertahun-tahun.
”Hanya kesolidan internal mereka yang bisa meyakinkan publik akan pentingnya memberikan kewenangan lebih kepada lembaga perwakilan daerah tersebut,” imbuhnya.
Lucius juga mengkritik sikap Oesman yang terkesan tidak peduli dengan riak-riak protes sebagian anggotanya yang mempertanyakan legalitasnya.
Apalagi, yang mengklaim sebagai ketua tidak memperlihatkan upaya untuk menyediakan solusi. (far/c9/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketua DPD Tak Bisa Jenguk Novel Baswedan
Redaktur : Tim Redaksi