jpnn.com, PENAJAM PASER UTARA - PDIP belum melakukan penjaringan bakal calon bupati yang akan diusung di Pilkada Penajam Paser Utara (PPU), Kaltim, 2018 mendatang.
Ketua DPC PDIP PPU Sudirman mengatakan, saat ini partainya sedang menyusun panitia penjaringan bakal calon.
BACA JUGA: Partisipasi Pemilih di Babel Tak Sesuai Target
Nantinya, tokoh-tokoh yang ingin mendapatkan “tiket” untuk bertarung dalam Pilbup PPU harus mengikuti sejumlah tes.
“Yang jelas sebelum Juni sudah dilakukan,” katanya, seperti diberitakan Kaltim Post (Jawa Pos Group).
BACA JUGA: Demokrat Ogah Sekadar Penggembira Lagi di Pilkada 2018
Sebelumnya, survei kecil-kecilan yang dilaksanakan pengurus PDIP menempatkan Sudirman dalam posisi teratas, menyaingi tokoh-tokoh yang dikabarkan bakal maju.
Apalagi 90 persen kader dan simpatisan PDIP juga sudah satu suara menginginkan dirinya maju sebagai bakal calon wakil bupati.
BACA JUGA: Ingat, Jangan Mau Dipecah Belah Kelompok Penuding Bidah
Namun, Sudirman tak ingin mendahului sebelum mendapat rekomendasi dari DPP PDIP.
“Nanti tunggu hasil survei DPP. Siapa pun akan kami hadapi, sepanjang DPP memberikan rekomendasi. Kalau DPP tidak memberikan rekomendasi, kami nangis darah di sini, juga enggak akan bisa maju,” terang dia.
Selama dua kali penyelenggaraan pilbup di PPU, partai pimpinan Megawati Seokarnoputri tersebut belum pernah satu kali pun mengusung kader sendiri.
Partai penguasa ini cenderung mengalah, mengusung tokoh dengan elektabilitas yang tinggi berdasar survei.
Pada Pilbup 2008, PDIP harus puas menjadi pengusung kader partai lain, yakni Andi Harahap dan Mustaqim MZ yang notabene dari Partai Golkar.
Sedangkan pada Pilbup 2013, hal yang sama terjadi. PDIP harus puas mengusung Yusran Aspar–kala itu masih tercatat kader Partai Demokrat– dan Mustaqim MZ yang dikeluarkan dari Golkar.
Sepuluh tahun terakhir, PDIP seperti krisis kader. Terakhir kali, kader PDIP yang berhasil lolos memimpin Benuo Taka adalah Ihwan Datu Adam, sebelum memutuskan untuk pindah ke Partai Demokrat.
Itu pun sebagai wakil bupati mendampingi Yusran Aspar sebagai bupati PPU pada periode 2003–2008.
Namun di pengujung berakhirnya masa jabatan keduanya, Ihwan Datu Adam ditunjuk menjadi pelaksana tugas (Plt) bupati PPU, lantaran Yusran Aspar tersandung masalah hukum.
“Kami juga mengukur diri. Kami harus ngaca juga dulu. Bisa enggak, pantas enggak. Kira-kira saya ini wajar enggak. Setelah dianggap wajar, kembali bertanya ke tokoh masyarakat, menerima enggak? Kalau enggak menerima, janganlah,” sebut Sudirman.
Dia mengaku secara pribadi masih menutup diri untuk berkomunikasi dengan tokoh lain, yang sudah menyatakan diri maju. Pasalnya, berdasarkan pesan ketua umum DPP PDIP, yang perlu diperhatikan sebelum menjalin komunikasi dengan partai lain adalah hasil survei.
Di mana tidak menutup kemungkinan, bukan Sudirman yang memiliki elektabilitas tinggi versi survei DPP.
“Bisa jadi bukan saya. Mungkin tokoh lain yang mendaftarkan diri di PDIP. Mau tidak mau, suka tidak, itulah jiwa politikus,” ucapnya.
Pada pilbup nanti, PDIP tidak bisa mengusung calon sendiri, lantaran hanya memiliki empat kursi di DPRD PPU.
Sementara syarat minimal adalah lima kursi. Imbasnya, PDIP harus berkoalisi dengan partai lain. (*/rik/ica/k9)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Usai Nobar Bidah Cinta, Pak Djarot Bilang Begini
Redaktur & Reporter : Soetomo