Berharap Kewenangan Pemerintah Sahkan Pengurus Parpol Dicabut

Senin, 08 Desember 2014 – 21:01 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Mukernas I PPP yang digelar kubu Djan Faridz akan membahas sikap partai terkait sejumlah isu-isu terkini. Salah satu isu yang jadi perhatian utama adalah peran pemerintah dalam konflik internal partai politik (parpol).

"Terutama mengenai apakah pengesahan kepengurusan parpol tetap dipertahankan di pemerintah atau dikembalikan ke pengadilan," kata SC Mukernas I Djafar Alkatiri di kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (8/12).

BACA JUGA: Cendekiawan Anggap Revolusi Mental Justru Kandas di Tangan Jokowi

Menurutnya, isu ini sangat penting untuk dibahas oleh PPP. Pasalnya, belakangan muncul indikasi kuat pemerintah memanfaatkan konflik internal untuk mengintervensi parpol.

Untuk mengkaji masalah ini, lanjut Djafar, PPP akan mengundang sejumlah pakar dan politisi dari kalangan eksternal untuk jadi pembicara di Mukernas I. Di antaranya, pakar hukum tata negara Yusril Izha Mahendra dan Margarito Kamis serta Wakil Ketua DPR dari Partai Gerindra Fadli Zon.

BACA JUGA: Dibully Hanya bisa Tenggelamkan Kapal Kecil, Ini Pembelaan Menteri Susi

"Di Mukernas I kita juga akan tentukan sikap politik, baik menyangkut Perppu Pilkada, kolom agama, dan beberapa persoalan politk yang dicmpuri pemerintah hari ini," pungkasnya. (dil/jpnn)

BACA JUGA: Peringati Hari Antikorupsi, Kejagung Bakal Pamerkan Debus dan Bela Diri

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketua Golkar Jabar Ajukan Penangguhan Penahanan


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler