jpnn.com - AMBON — Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla diharapkan dapat menghilangkan diskriminasi dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan masyarakat Maluku dalam periode lima tahun mendatang. Dengan dukungan masyarakat yang cukup signifikan pada Pilpres, harus dimaknai secara serius oleh Jokowi-JK selama masa pemerintahan.
Jabatan menteri dalam kabinet yang sudah disuarakan berulang untuk kepentingan rakyat Maluku, perlu diakomodir dengan memperhatikan aspek kualitas Sumberdaya Manusia (SDM).
BACA JUGA: Ratusan Siswi Penari Rekor MURI Kesurupan
“Provinsi Maluku telah berjuang untuk memenangkan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil Presiden yang ke-7. Tentu harapan masyarakat agar presiden dan wakilnya memperhatikan putra dan putri terbaik Maluku menduduki jabatan menteri,” ujar Ketua sekaligus tokoh PDI Perjuangan Maluku, Karel Albert Ralahalu seperti dilansir Ambon Ekspres (Grup JPNN), Sabtu (23/8).
Mantan Gubernur Maluku dua periode ini menambahkan, pemerintahan Jokowi-JK harus memperjuangkan tol laut untuk memperkuat koneksifitas Maluku (Trans Maluku). Selanjutnya membangun poros maritim sebagai implementasi dari Lumbung Ikan Nasional (LIN), UU Provinsi Kepulauan serta Participation Interest (PI) 10 persen bagi.
BACA JUGA: Ada Anak Kambing Berkepala Dua
“Selanjutnya memperhatikan praktek illegal fishing yang terus terjadi di laut Maluku dan Indonesia secara keseluruhan. Memperhatikan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan masalah kemiskinan melalui peningakatan anggaran pembangunan. Menciptakan keamanan dan memperkokoh kedamaian dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),”paparnya.
Terpisah Ketua DPW Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Maluku Hamdani Laturua berharap, perbedaan politik yang berlangsung selama proses pilpres harus diselesaikan. Hal ini penting untuk menjaga kelancaran jalannya pemerintahan ke depan.
BACA JUGA: Wilayah Kepabeanan Bandara Syamsudin Noor Harus Steril
“Tentu kita sangat berharap agar tidak ada lagi perbedaan dan semua itu harus sudah berakhir di Mahkamah Konstitusi,” katanya.
Soal kebijakan, Hamdani yakin Jokowi-JK tetap akan mengimplementasikan ide dan gagasannya yang sudah disampaikan kepada masyarakat saat kampanye. Tentu kata dia, gagasan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia kini.
“Kalau soal pemerintahan, pada prinsipnya mereka (Jokowi-JK) bersama kabinet selalu melakukan dan menjalankan pembangunan yang berpihak kepada rakyat,” tandasnya.
Jokowi-JK juga diminta agar melakukan komunikasi secara terbuka dengan partai koalisi Merah Putih yang mengusung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, agar ada dukungan besar dari legislatif (DPR). Pasalnya, jumlah anggota DPR dari koalisi partai pendukung presiden terpilih hanya sekitar 30 persen lebih.
Sedangkan untuk kepentingan Maluku, sudah menjadi keinginan bersama masyarakat Maluku agar tokoh terbaik Maluku diakomodir dalam jajaran kabinet.
”Itu merupakan keinginan kita semua, agar harkat dan martabat orang Maluku dihargai oleh pemerintah. Sudah 69 tahun merdeka, tapi kita selalu diberi posisi yang belum bisa menentukan kebijakan. Misalnya Wamen dan Kasad saja,” tegasnya.
Keinginan berbeda dari Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Basri Damis. Menurut Damis, kalaupun tuntutan menteri tidak dipenuhi, maka poin penting yang harus dan wajib dibuat pemerintahan Jokowi-JK adalah pembentukan badan khusus setingkat kementrian atau lembaga yang fokus pada percepatan pembangunan Maluku.
“Yang paling utama saya pikir adanya badan khusus yang bekerja secara fokus untuk mempercepat pembangunan di daerah ini. Badan khusus ini harus diisi oleh orang Maluku sendiri yang punya kualitas SDM. Mereka ini yang akan bekerja dan menyalurkan aspirasi secara langsung ke pemerintah pusat, tanpa proses yang berliku-liku,” ungkap Damis.
Damis berharap Jokowi-JK punya komitmen yang kuat untuk pembangunan provinsi Maluku. Sebab kata dia, pembangunan infrastruktur belum berjalan maksimal. Apalagi bagi daerah-daerah perbatasan yang ada di Maluku masih banyak mengalami keterisolasian.
“Realitasnya dapat dilihat dari minimnya alokasi APBD Rp1,8 triliun saja. Tentu tidak cukup untuk melakukan pembangunan infrastruktur menjawab keterisolasian di daerah Maluku. Pemerintah melalui kementerian perhubungan dan pekerjaan umum harus bisa memperhatikan kesengsaraan masyarakat Maluku dan penyelesaiannya,” kuncinya.(CR2/ambon ekspres)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PLN Ancam Putus Aliran Listrik ke 7 Ribu Pelanggan
Redaktur : Tim Redaksi