jpnn.com, MIMIKA - Hingga saat ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) belum mencabut kebijakan moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur umum.
Tapi ada pengecualian untuk tiga provinsi yakni Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Kalimantan Utara yang diupayakan mendapat formasi khusus.
BACA JUGA: Sebanyak 4.102 Bidan Desa PTT Tuntut Kepastian Nasib
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Mimika, Paskalis Kirwelakubun mengatakan, bahwa moratorium perekrutan CPNS di seluruh lembaga dan instansi masih berlaku sampai sekarang ini.
Tetapi lanjut Paskalis, dalam Rakornis Kepegawaian belum lama ini, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) sendiri sudah menyatakan bahwa ada tiga provinsi, yang tahun ini diupayakan mendapat peluang merekrut CPNS untuk formasi khusus. Menindaklanjuti itu, BKDD akan mengecek ke Kemenpan-RB.
BACA JUGA: Peluang Lulusan SMA jadi PNS Terbuka Lebar
Pemda Mimika menurut Paskalis, sudah mengajukan usulan kebutuhan pegawai, namun yang menentukan formasi adalah Kemenpan-RB berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN.
Paskalis tidak menyebut seberapa banyak pegawai yang dibutuhkan, namun yang menjadi prioritas adalah tenaga pendidikan dan kesehatan.
BACA JUGA: Please, Dukunglah Revisi UU ASN demi Nasib Honorer K2
BKDD juga akan melakukan analisis kebutuhan setelah restrukturisasi, karena ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang baru dengan tugas pokok dan fungsi yang tentu berbeda dari sekarang ini.
Kalaupun tiga provinsi ini diberi kesempatan untuk merekrut CPNS, Paskalis belum bisa memastikan waktunya karena semuanya ditentukan dan diputuskan oleh Kemenpan-RB. (sun)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Temui Teten, Eko Minta Presiden Tolak Revisi UU ASN
Redaktur & Reporter : Soetomo