jpnn.com, MAKASSAR - Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Pertahanan (Unhan) Hasto Kristiyanto menilai calon presiden ke depan harus memiliki kesadaran geopolitik dan memiliki visi kepentingan nasional.
Hal itu disampaikan Hasto saat memberikan kuliah umum mengenai Geopolitik Soekarno di Kampus Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (28/7).
BACA JUGA: Di Unhas, Hasto Sebut Kepemimpinan Intelektual Harus Dibangun Lewat kampus
"Capres ke depan harus punya kesadaran geopolitik agar ketika mengembangkan wilayah strategis Indonesia, dia bisa melihat berbagai aspek geostrategis dan geoekonomi bagi kepemimpinan Indonesia untuk dunia," kata Hasto.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan itu mengatakan berdasarkan penelitian teori geopolitik Soekarno, sang proklamator selalu bergerak dalam ideologi Pancasila dan bertujuan membangun tata dunia baru.
BACA JUGA: Soal Capres-Cawapres PDIP, Hasto: Bu Mega Pasti Pertimbangkan yang Terbaik
Kemudian, katanya, berdasarkan prinsip bahwa dunia akan damai apabila bebas dari imperialisme, kolonialisme, dan pentingnya menggalang solidaritas bangsa berdasarkan prinsip koeksistensi damai (peaceful coexistence).
Selanjutnya, kepemimpinan berorientasi pada struktur yang demokratis, sederajat, dan berkeadilan.
BACA JUGA: PDI Perjuangan Tak Takut Makin Banyak Parpol Mendekat ke KIB, Ini Alasannya
Teori Geopolitik Soekarno ini didasari tujuh variabel, yakni demografi, teritorial, sumber daya alam, militer, politik, koeksistensi damai, sains, dan teknologi.
"Berdasarkan teori geopolitik Soekarno, dapat dibuktikan bagaimana variabel demografi, teritorial, politik, militer, sumber daya alam, koeksistensi damai, dan sains-teknologi menjadi instrument of national power yang berperan penting bagi ketahanan nasional Indonesia," kata Hast.
Hasto menilai kekuatan itulah yang harus dibangun, didayagunakan, dan diuji efektivitasnya.
"Misalnya, dalam kasus perang Rusia-Ukraina. Rusia menggunakan kekuatan energi, pangan, demografi, teritorial, dan teknologi," ujarnya.
Di sisi lain, faktor terpenting bagi pemimpin ialah kepentingan nasional.
"Presiden harus merumuskan kepentingan nasional kita. Apa kepentingan kita di Laut Tiongkok Selatan yang bisa terjadi perang setiap saat? Kalau terjadi perang, pasti Selat Malaka diblok. Karena itu, memotong jalur energi ke Tiongkok 80 persen. Apa yang bisa dilakukan, termasuk melalui Selat Malaka. Apalagi ada IKN di Kaltim," paparnya.
Dalam konteks pertahanan, faktor kedua di dalamnya ialah diplomasi, disusul teknologi.
Hasto mengatakan faktor berikutnya yang terpenting adalah teritorial. Menurut Hasto, ada analisis yang menilai Indonesia belum terlalu memiliki kesadaran teritorial. Sebab, Indonesia merasa sebagai bangsa benua sehingga laut tidak menjadi halaman depan.
"Itulah sebabnya pada zaman Pak Jokowi ada perubahan paradigma menetapkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan laut menjadi halaman depan kita. Mari kita lihat ke laut yang menyatukan kita, masa depan kita. Unhas harus mengembangkan kelautan sehingga kita menjadi terhebat," tuturnya.
Hasto mengatakan universitas harus mempersiapkan seluruh aspek kepemimpinan nasional, yakni dengan membangun kesadaran cara pandang geopolitik dalam mendayagunakan seluruh potensi instrument of national power.
Di acara itu, ratusan mahasiswa dan civitas academica Unhas hadir. Selain itu, hadir pula civitas academica dari Universitas Negeri Makassar, Politeknik Negeri Makassar, dan Universitas Pertahanan RI.
Turut hadir sejumlah kepala daerah dan anggota DPR/DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Ketua DPD PDIP Sulsel Ridwan Andi Wittiri, dan Ketua DPP PDIP Rokhmin Dahuri. (antara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gelar Tabur Bunga, PDIP Tuntut Komnas HAM Ungkap Aktornya, Apa Pun Pangkatnya
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga