jpnn.com - JAKARTA - Program 100 hari pertama kapolri yang diusulkan Fraksi Partai Golkar di Komisi III DPR RI dinilai bisa diwujudkan jika Kapolri bersungguh-sungguh. Kompolnas menilai, ada tiga hal yang bisa direalisasikan Kapolri dalam waktu 100 hari setelah dia dilantik. Ketiganya bisa menjadi pembuka jalan bagi program berikutnya.
Anggota Kompolnas M Nasser mengatakan, program 100 hari pertama Kapolri adalah kebijakan yang bisa langsung menyentuh kepentingan masyarakat, anggota, dan tupoksi Polri. Artinya, program itu harus langsung bisa dirasakan masyarakat dan anggota di internal Polri. Sekaligus berpengaruh pada gaya menjalankan Tupoksi Polri.
Menurut Nasser, ada tiga hal yang realistis untuk dilakukan jika ingin memenuhi target 100 hari. Yakni, di bidang SDM, penanganan korupsi, dan Pemilu. Dalam hal SDM, pergantian Kapolri bisa menjadi momentum untuk memperhatikan jajaran yang selama ini jarang tersentuh oleh pusat.
Salah satunya, jajaran kepolisian di kawasan Indonesia Timur. "Selama ini, jajaran kepolisian di kawasan seperti Papua, NTT, relatif kurang mendapat perhatian," ujarnya. Setidaknya, jika dibandingkan kepolisian di Jawa.
Apakah itu berarti perlu mutasi besar-besaran di tubuh Polri, Nasser tidak menjawab spesifik. Namun, faktanya memang yang mengalami peningkatan karir selama ini adalah orang yang itu-itu saja. Padahal, lanjut dia, masih banyak polisi yang baik dan berprestasi.
Khusus untuk SDM, Kompolnas menyarankan agar anggota yang dalam tiga tahun terakhir mendapat kenaikan pangkat yang tidak wajar untuk dievaluasi. "Kapolri yang lama tidak terlalu perhatian, dan lebih memercayakan pada bawahannya seperti Asisten SDM," tutur pria yang juga dokter spesialis kulit dan kelamin itu.
Hal itu sangat rawan menimbulkan permainan dalam hal karir, dan potensial menurunkan semangat anggota yang tidak mampu untuk ikut "bermain".
Hal kedua, menurut Nasser masih berhubungan dengan SDM, namun lebih spesifik. Yakni di bidang penindakan korupsi. Menurut Nasser, Sutarman harus segera membenahi manajemen penanganan korupsi. Tidak perlu menunggu pembentukan densus antikorupsi. Cukup dengan menambah personel di Polda dan Polres serta meng-upgrade kemampuannya.
Kemudian, memberikan target tinggi dalam penanganan korupsi, namun bukan dalam hal jumlah kasus yang ditangani. Melainkan, kualitas kasusnya.
BACA JUGA: Ratusan Jamaah Minta Pulang Awal
"Artinya, yang disidik itu tipikor yang dilakukan aparat penegak hukum termasuk polisi sendiri, aparat penyelenggara negara, serta pengusaha," ucapnya. Pengusaha yang dimaksud adalah pengusaha yang berupaya menyuap polisi maupun penyelenggara negara lainnya.
Program ketiga adalah kampanye netralitas Polri dalam Pemilu. Menurut Nasser, netralitas Polri bukan hanya saat terjadi kisruh saat pemilu. Namun, polisi harus proaktif berkampanye untuk menunjukkan jika mereka netral. Caranya, menggandeng KPU dan pemerintah daerah untuk ikut menjamin netralitas pemilu.
Sebelumnya, Fraksi Partai Golkar meminta Sutarman untuk membuat program 100 hari pertama saat dia menjadi Kapolri. Dalam pandangan fraksi yang disampaikan anggota Komisi III DPR RI Deding Ishak itu, Partai Golkar meminta Sutarman fokus menyelesaikan kasus-kasus menonjol dalam waktu 100 hari. seperti premanisme, anarkisme warga, pembunuhan, narkoba, dan terorisme.
Sementara itu, Mabes Polri hingga kini belum menerima jadwal pelantikan Sutarman di Istana Negara. Kabagpenum Divhumas Mabes Polri Kombes Agus Rianto menyatakan, urusan pelantikan termasuk jadwalnya ada di tangan presiden. "Masih ada mekanisme lain, kan baru ada hasil dari parlemen. Itu akan disampaikan kepada presiden," ujarnya.
Agus tidak menyebut mekanisme apa yang masih akan dilalui. Namun, yang jelas pergantian Kapolri kali ini murni terkait dengan Pemilu 2014. Jadwal pemilu legislatif hampir berbarengan dengan masa pensiun Timur Pradopo, yakni pada Bulan April.
BACA JUGA: Curigai Provokasi ke Megawati, PDIP Tak Terpancing Survei
Sangat riskan jika pergantian Kapolri dilakukan saat itu. "April kan pemilu, Presiden menginginkan Polri sudah siap dengan pelaksanaan tugasnya dan tidak memikirkan pergantian," tambahnya. (byu)
BACA JUGA: Tak Mau Ganggu Hubungan Subur Budhisantoso dengan SBY
BACA ARTIKEL LAINNYA... PKB Cium Aroma Deparpolisasi dalam Perpu MK
Redaktur : Tim Redaksi