jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati menegaskan komitmennya mengawal perumusan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS.
Menurut Menteri Bintang, maraknya kasus kekerasan seksual menunjukkan pentingnya peran negara di tengah masyarakat untuk melindungi perempuan dan anak.
BACA JUGA: PKS Sebut RUU TPKS Tak Memperkuat Penghapusan Kejahatan Seksual
Dia menekankan perempuan dan anak perlu dilindungi dari segala bentuk kekerasan.
Terlebih lagi, tengah sistem hukum Indonesia yang belum secara sistematis dan menyeluruh mampu mencegah, melindungi, memulihkan, dan memberikan akses pemberdayaan bagi korban kekerasan seksual.
BACA JUGA: Prof Jimly Usul Nama DKE Jakarta, Lembaga Ini Tak Perlu Pindah ke IKN Nusantara
"Tentunya, masyarakat membutuhkan adanya payung hukum dalam bentuk undang-undang, yaitu RUU TPKS," kata Bintang dalam Media Talk, Rabu (19/1).
RUU TPKS diharapkan menjadi upaya pembaharuan hukum untuk mencegah, menangani, menindak pelaku, dan memulihkan korban dari segala bentuk kekerasan seksual.
BACA JUGA: Penusuk yang Menewaskan Anggota TNI AD Pratu Sahdi Ditangkap!
"Oleh karena itu, perlu kita kawal, baik dalam bentuk penyusunan maupun perumusan substansinya sehingga cakupan dan tujuan dari UU tersebut dapat dirumuskan secara menyeluruh," papar alumnus Universitas Udayana itu.
Diketahui sebelumnya, DPR telah menetapkan RUU TPKS sebagai RUU inisiatif DPR pada Selasa (18/1). (mcr9/fat/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Dea Hardianingsih