jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah berkomitmen membangun reformasi birokrasi (RB) di setiap kementerian/lembaga di Indonesia.
Inovasi pelayanan publik dan membangun karakter para aparatur sipil negara (ASN) merupakan beberapa komponen dalam mendukung pembangunan RB tersebut.
BACA JUGA: Recofusing Anggaran Tak Akan Mengganggu Kinerja Kementerian ATR/BPN
Hal ini sejalan dengan penerapan nilai-nilai pada jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Yakni, menciptakan aparatur yang melayani, profesional dan terpercaya serta meningkatkan pelayanan dalam menuju instansi yang berkelas dunia.
BACA JUGA: Percepat Penyusunan RDTR di Daerah, Kementerian ATR/BPN Tingkatan Kapasitas SDM Perencana Tata Ruang
Kementerian ATR/BPN saat ini tengah melakukan persiapan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk mengetahui sejauh mana penerapan RB.
Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Reformasi Birokrasi Gunawan Muhammad mengatakan dalam hal evaluasi SAKIP dan RB, satuan kerja diarahkan untuk segera melengkapi dan mengisi dokumen yang perlu dipersiapkan.
BACA JUGA: Kementerian ATR/BPN Susun RKA-K/L 2022, Sekjen Himawan Singgung Soal COVID-19
Selain itu, satuan kerja juga diarahkan untuk membuat paparan RB dan SAKIP yang paling lambat diserahkan pada 25 Agustus 2021.
"Kalau tidak menyampaikan bahan-bahan terperinci dan detail dalam paparan dikhawatirkan akan ada yang mis, dan perlu kita tonjolkan hal-hal yang menjadi catatan MenPAN-RB terhadap hasil kurang baik dan sudah kita perbaiki," kata Gunawan Muhammad saat Evaluasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP secara daring, Selasa (24/8).
Gunawan mengatakan catatan dari MenPAN-RB Tjahjo Kumolo pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) 2020 mencantumkan beberapa hal yang perlu disempurnakan.
Hal tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja, dan melayani di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
"Salah satunya ialah mengoptimalkan pemanfaatan e-gov di Kementerian ATR/BPN sehingga lebih efektif dan efisien," ujarnya.
Optimalisasi program RB dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN, dengan salah satunya melalui penyederhanaan jabatan.
"Kementerian ATR/BPN juga sudah melaksanakan penyederhanaan jabatan sesuai dengan Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang saat ini masih sekitar 65 persen,” imbuhnya.
Sebagai informasi, pada 2020 lalu, indeks Reformasi Birokrasi Kementerian ATR/BPN naik menjadi 75,01.
Kementerian ATR/BPN juga melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang penilaiannya diberikan oleh Tim RB Kementerian ATR/BPN dengan nilai RB level kementerian sebesar 87,31.
Hal tersebut disampaikan melalui surat Menteri ATR/Kepala BPN Nomor OT.01/1065-100/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Deni Santo menuturkan bahwa sinkronisasi bahan-bahan yang diperlukan dalam setiap unit kerja dalam membangun indeks Reformasi Birokrasi diperlukan.
"Kita persiapakan bahan-bahannya untuk disinkronisasi, menyamakan satu sama lain," tuturnya. (*/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Boy