jpnn.com - JAKARTA -- Dalam tiga pekan terakhir ini, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengeluarkan aturan maupun pernyataan yang sensasional setelah peristiwa kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501. Termasuk aturan baru terkait harga tiket yang pesawat yang menuai kontroversi di tengah masyarakat.
Anggota Komisi V DPR bidang Perhubungan dan Infrastruktur, Bambang Harjo menilai aturan yang dibuat Jonan itu menunjukkan sang menteri panik menghadapi masalah yang terjadi di kementeriannya sendiri. Seharusnya, kata dia, Jonan menyikapi masalah di kementeriannya dengan tenang tapi tetap menunjukkan ketegasannya sebagai seorang menteri.
BACA JUGA: Ingatkan Jokowi Segera Tunjuk Kapolri Definitif
"Pak Menhub itu terlalu panik dan akhirnya banyak keputusan yang tergesah-gesa dan menimbulkan polemik sendiri," kata Bambang dalam keterangan pers yang diterima wartawan, Sabtu, (17/1).
Bambang mencontohkan, kasus terakhir yang mengenai penghapusan tiket murah. Menurutnya, penghapusan tiket murah akhirnya berdampak pada kesulitan konsumen yang mencari transportasi murah. Padahal, tiket murah justru membangkitkan perekonomian maskapai sendiri.
BACA JUGA: Setujui Budi Gunawan, DPR Berupaya Jebak Jokowi agar Bisa Dimakzulkan
Ia mencontohkan maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Dengan tiket yang bertarif mahal karena full service, tetap saja masih bisa merugi sekitar Rp. 2 triliun pada tahun 2014 lalu.
Sedangkan maskapai Citylink yang menjual low cost, kata dia, justru untung Rp 45 miliar.
Oleh karena itu, ujar Bambang, faktor keselamatan baik tiket murah maupun tiket mahal tetap dengan standar yang sama.
BACA JUGA: BKN Tunggu Usulan Pemberkasan NIP Honorer K1 Otorisasi Kemenag
"Negara indonesia inikan negara kepulauan. Untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan mobilitas masyarakat yang banyak. Sebab, jika tarif tiket mahal, maka mobilitas masyarakat hanya terbatas," sambungnya.
Bambang juga meminta agar Jonan sebaiknya juga mulai mengawal sepenuhnya asuransi korban AirAsia QZ8501. Pasalnya, jika Jonan fokus menganggap penerbangan AirAsia tersebut ilegal, maka akan makin sulit bagi keluarga korban mengklaim asuransi dari pihak maskapai.
"Beruntung saja pihak Singapura dan Air Asia menganggap itu penerbangan legal sehingga memungkinkan asuransi bisa keluar. Jadi ini harus dikawal terus," tandas Bambang. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kasus Budi Gunawan, KPK Dianggap Lakukan Malapraktik
Redaktur : Tim Redaksi