jpnn.com, JAKARTA - Ketuaq Umum dan jajaran pengurus Forum Komunikasi Maritim Indonesia (FORKAMI) menemui Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Kamis (2/6/2022.
Saat pertemuan tersebut, Menteri KP didampingi Dirjen Perikanan Tangkap, Dirjen Perikanan Budi Daya, Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia, dan juga Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan.
BACA JUGA: Menhub Sebut Sentra Lumbung Ikan di Ambon Bakal Bernilai Rp 5 Triliun
Ketua Umum FORKAMI James Talakua kepada Menteri Sakti Trenggono menyampaikan situasi yang terjadi di lapangan terkait Maluku Lumbung Ikan Nasional.
“Kami meminta agar Peraturan Presiden segera diterbitkan agar dapat mendongkrak ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat nelayan di wilayah tersebut,” kata James dalam keterangan persnya, Senin (6/6/2022).
BACA JUGA: Kemenhub Siapkan Pelabuhan Pendukung Lumbung Ikan Nasional di Maluku
Menurut James, Menteri KKP merespons positif usulan dari FORKAMI.
James mengatakan Menteri KKP menilai wilayah Timur Indonesia, khususnya perairan Maluku memiliki potensi sumber daya laut yang sangat besar.
BACA JUGA: Jokowi: Maluku Sebagai Lumbung Ikan Nasional
"KKP berkomitmen mengoptimalkan potensi sumber daya maritim tersebut untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Timur melalui program terobosan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota,” kata James.
James mengatakan implementasi kebijakan tersebut akan memberikan dampak ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat Timur Indonesia.
Dia menyebut FORKAMI bisa berperan maksimal melakukan edukasi kepada masyarakat di sebelas kabupaten/kota yang ada di Maluku.
Dengan demikian, dia berharap masyarakat pesisir dapat lebih memahami apa yang harus mereka lakukan agar hasil laut mereka bisa lebih bermanfaat secara ekonomi.
“Ajakan dari KKP ini tentunya akan kami aktualisasi dalam bentuk kerja bersama antara KKP dan FORKAMI yang dituangkan dalam sebuah Memorandum of Understanding," ujar James.
Lebih lanjut, James mengatakan Menteri KKP menilai kehadiran MLIN akan mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha perikanan dari mulai skala kecil hingga besar.
Kemudian menghadirkan lapangan kerja, hingga juga menjadi pendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi sehingga tidak lagi terpusat di Pulau Jawa.
"Menteri Trenggono menyampaikan kepada FORKAMI bahwa Maluku memiliki sumber daya laut yang sangat besar. Namun di tengah situasi tersebut, terdapat beberapa hambatan, seperti pajak yang diterima oleh negara saat ini hanya berkisar 600 Miliar dari target yang dicatat sebesar Rp 7.49 triliun per tahun," ungkap James.
James menambahkan jika nanti target Rp 7.49 triliun tercapai, Menteri KKP menekankan agar perputaran uangnya sebisa mungkin didominasi di daerah itu sendiri. Hal itu agar berdampak signifikan pada kemajuan pembangunan di daerah tersebut.
Menteri KKP juga menyampaikan pentingnya kebijakan terkait penangkapan ikan terukur.
“Perlu kebijakan penangkapan berbasis kuota diterapkan di sana. Hal tersebut bisa dibandingkan dengan Spanyol dan New Zealand. Di sana ada sebuah pengaturan waktu hingga batas maksimum yang diizinkan oleh Negara kepada nelayan ketika mencari ikan. Hal tersebut sebagai upaya agar terjadinya kelestarian sumber daya laut yang berkelanjutan serta keberlangsungan hidup alam bawah laut serta habitatnya," ungkapnya.
Sekretaris Jenderal FORKAMI Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa menambahkan terkait MLIN harus ada kerjasama dari berbagai stakeholder, tidak hanya oleh KKP.
"Dibutuhkan investor untuk mendukung MLIN (Maluku Lumbung Ikan Nasional). Misalkan, perlu ada investor dalam pembuatan pabrik pengolahan ikan atau sumber daya laut lainnya,” kata Hakeng.
Hakeng mencontoh Provinsi Sulawesi Utara yang mengolah produk ikannya dalam bentuk kaleng dan dijadikan Abon atau produk lainnya.
Dia menyebut provinsi Sulut dapat dijadikan contoh daerah yang berhasil dalam bidang pengembangan industri hilir dalam hal pengolahan sumber daya maritim.
Lebih lanjut, dia berharap dapat memaksimalkan sumber daya manusia lokal sebagai karyawannya. Dengan begitu secara tidak langsung akan membangkitkan daya beli masyarakat dikarenakan kesejahteraan masyarakat di sana didukung oleh kebijakan-kebijakan dari pusat.
Di samping itu juga Capt. Hakeng mendorong pemerintah melalui KKP agar memberikan kemudahan pada nelayan untuk dapat memiliki kapal yang lebih besar kapasitasnya agar dapat menangkap ikan lebih jauh dari 12 Nautical mile.
Capt. Hakeng juga meminta pemerintah untuk dapat menyediakan kapal-kapal penampung.
"Kapal-kapal penampung atau kapal pengumpul ke kapal lain yang berdimensi lebih besar (Feeder ships to ships) di tengah laut.
Kapal penampung atau pengumpul ikan ini nantinya juga bisa menyediakan bahan bakar, kebutuhan pokok, fasilitas pendinginan dan kebutuhan air tawar secara regular.
Dengan demikian kapal dapat difungsikan sebagai kapal penampungan hasil tangkapan bagi para nelayan di titik–titik kapal nelayan atau kapal ikan tersebut biasa beroperasi di WPPNRI," kata Capt. Hakeng.
Capt. Hakeng menyambut ajakan dari Menteri KKP kepada FORKAMI untuk mewujudkan MLIN.
"Menteri KKP meminta agar FORKAMI turut berkolaborasi dalam menyosialisasikan kepada masyarakat nelayan terkait rencana kebijakan Lumbung Ikan Nasional guna mengangkat ekonomi dan kemakmuran masyarakat sekitarnya," pungkas Hakeng.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Perpres MLIN Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nelayan
Redaktur & Reporter : Friederich Batari