jpnn.com, PONTIANAK - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Mahyudin bertemu dengan Gubernur Kalimantan Barat di Kota Pontianak, Selasa (28/6).
Mahyudin dalam kesempatan itu menyatakan DPD siap memperjuangkan beberapa rencana pembangunan yang diusulkan Pemerintah Provinsi Kalbar kepada pemerintah pusat.
BACA JUGA: Sultan Pontianak Hingga Ulama Kalbar Dukung Sandiaga Uno Jadi Presiden 2024
“Kami tadi mendengarkan beberapa usulan gubernur Kalbar terkait program pembangunan di Kalbar yang belum direalisasikan oleh pemerintah pusat,” katanya.
Mahyudin mengatakan bahwa program pembangunan yang diusulkan Pemprov Kalbar cukup realistis. Oleh karena itu, pihaknya akan membantu memperjuangkan.
BACA JUGA: Sutarmidji: Makin Bagus IPM Suatu Daerah, Maka akan Menarik Investor Luar untuk Masuk
“Kami siap untuk memperjuangkannya karena apa yang diprogramkan Pemprov Kalbar cukup realistis dan sesuai kebutuhan daerah," kata senator dari Kalimantan Timur, itu.
Dia mengatakan beberapa program pembangunan di Kalbar, seperti tol yang menghubungkan Pontianak-Singkawang memang sudah selayaknya untuk dibangun di provinsi itu.
BACA JUGA: Sutarmidji: Repot Jika Pemda tak Memperhatikan Data dalam Bekerja
"Sudah saatnya pembangunan diarahkan ke daerah karena saat ini di Ibu Kota Jakarta sudah banyak dibangun tol,” katanya.
Kemudian, terkait rencana pemekaran wilayah Kalbar dengan pembentukan Provinsi Kapuas Raya, Mahyudin mengatakan hal itu akan diperjuangkan DPD RI. Menurut dia, hal itu memang perlu dilakukan mengingat wilayah Kalbar yang luas, dan juga menjadi keinginan terbesar masyarakat.
"Kemudian ada beberapa lagi program pembangunan yang disampaikan kepada kami, termasuk berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi Kalbar, semua sudah kami tampung dan akan kami perjuangkan di pusat," kata Mahyudin.
Pada kesempatan itu, Gubernur Kalbar Sutarmidji menyampaikan permasalahan, antara lain, sertifikat tanah yang belum banyak dimiliki petani.
“Kami berharap DPD RI dapat membantu Pemprov Kalbar menyampaikan beberapa tantangan dan hambatan pelaksanaan pembangunan di Kalbar kepada pemerintah pusat," kata Sutarmidji. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi