jpnn.com, JAKARTA - Bertemu Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat, Forum ASN PPPK mengajukan sepuluh permintaan.
Pertemuan Forum Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru 2022 Provinsi Riau dengan Wamendikdasmen Atip dilakukan saat kunjungan kerja di Pekanbaru pada 9 Desember 2024.
BACA JUGA: Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 Ada Kendala, Dirjen Nunuk Terbitkan Surat, Pemda Diminta Gercep
Ketua Forum ASN PPPK Guru 2022 Riau Eko Wibowo mengatakan 10 permintaan tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan bagi ASN PPPK di sektor pendidikan.
"Alhamdulillah Pak Wamendikdasmen memahami betul aspirasi ASN PPPK guru. Semoga bisa dikabulkan pemerintah ya," kata Ekowi, sapaan akrab Eko Wibowo kepada JPNN, Senin (16/12).
BACA JUGA: Formasi PPPK 2024 Ditambah, Tetap Saja Tidak Sebanding Jumlah Honorer, Waduh
Berikut 10 permintaan ASN PPPK kepada pemerintah:
1. Pengangkatan ASN PPPK dan honorer menjadi PNS. Forum menilai adanya perbedaan status ASN PPPK dengan PNS, terutama terkait karier.
BACA JUGA: Seleksi PPPK 2024 Tahap 3 Bisa Selamatkan Honorer TMS, Jangan Ada PHK Massal
2. Kenaikan gaji non-sertifikasi sebesar Rp 2 juta bagi guru dan tenaga pendidikan.
3. Beasiswa kuliah untuk ASN PPPK di Provinsi Riau hingga jenjang S2 dan S3.
4. Penghapusan sistem kontrak dalam Surat Keputusan (SK) PPPK.
5. Penyamarataan tambahan penghasilan pegawai (TPP) antara PPPK dan PNS.
6. Pemberian uang pensiun bagi ASN PPPK.
7. Kebijakan mutasi ASN PPPK untuk pindah tugas ke kantor dinas maupun kepala sekolah.
8. Penyesuaian gaji berdasarkan tingkat pendidikan (S1, S2, dan S3).
9. Pengangkatan otomatis ASN PPPK menjadi PNS tanpa tes.
10. Validasi dan pencairan tunjangan profesi guru (TPG) yang selama ini bermasalah, terutama bagi SK PPPK dengan kode P.1.
Ekowi mengatakan tuntutan itu merupakan refleksi dari kebutuhan mendesak para guru dan tenaga pendidikan di Provinsi Riau, untuk mendapatkan keadilan dan peningkatan kualitas hidup.
"Mudah-mudahan Pak Wamendikdasmen bisa menyampaikan aspirasi ini kepada Pak Mendikdasmen Abdul Mu'ti," ucap dia.
Lebih lanjut dikatakan, pemerintah harus segera mengambil langkah nyata untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi ASN PPPK.
Hal itu penting untuk menjaga semangat guru dalam mendidik generasi penerus bangsa.
"Pemerintah harus bergerak, apalagi ada kasus pembakaran Kantor BKD Papua, imbas dari pelaksanaan seleksi PPPK. Jangan sampai menyebar ke daerah lain," pungkas Ekowi. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 5 Berita Terpopuler: Instruksi Tegas MenPAN-RB soal PPPK & Honorer, Jangan Sampai Ada PHK Massal
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Mesyia Muhammad