jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah bakal segera mengucurkan anggaran kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk membantu penyelesaian proyek kereta api cepat Jakarta Bandung (KCJB).
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, nominal yang akan disuntikkan sebesar Rp 4,3 triliun.
BACA JUGA: Banyak Banget Nih Oknum Polri yang Lakukan Pelanggaran Hingga Harus Dibina
Penyuntikan anggaran disebut sebagai kebutuhan pemenuhan ekuitas dasar atau base equity.
"Proyek ini yang tadinya bersifat business to business (B2B) dan seharusnya kewajibannya dipenuhi BUMN."
BACA JUGA: Tolong, Jangan Kaitkan Kematian Theys Hiyo Eluay dengan Jenderal Andika
"Namun, karena KAI terdampak COVID-19 dan mengalami penurunan penumpang, maka kemampuan BUMN dalam menyediakan ekuitas awal tidak bisa terpenuhi," ujar Sri Mulyani.
Dia menyatakan hal tersebut dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Keuangan dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Senin (8/11).
BACA JUGA: Pemprov DKI Lebih Utamakan Formula E Dibanding Penanganan Banjir?
Anggaran yang akan dikucurkan berasal dari saldo anggaran lebih (SAL) 2021 senilai Rp 20,1 triliun.
Meski demikian, Bendahara Negara menegaskan dana tersebut belum disuntikkan kepada PT KAI, mengingat masih adanya negosiasi Kementerian BUMN bersama konsorsium KCJB mengenai penyelesaian proyek itu.
Dalam negosiasi, sedang didiskusikan beberapa hal yang menjadi usulan Kemenkeu.
Di antaranya, penyetoran modal awal KCJB oleh konsorsium dan kemungkinan dilusi saham kepemilikan pemerintah yang sebesar 60 persen dalam proyek tersebut.
"Kalau memang nantinya kepemilikan pemerintah didilusikan, kami tidak perlu keluarkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar itu," kata Sri Mulyani.
Dia pun menjelaskan modal awal proyek KCJB seharusnya disetorkan sebesar 920 juta dolar AS secara B2B oleh empat BUMN.
Yakni, PT Perkebunan Nusantara (PTPN), Waskita, PT Jasa Marga, dan PT KAI pada saat dimulainya proyek, yakni sekitar 2015.
Kendati demikian, saat proyek mulai berjalan, keempat perusahaan pelat merah tersebut yang tergabung dalam satu konsorsium tak bisa menyetorkan modal awal.
Karena itu, proyek KCJB berjalan terlebih dahulu berdasarkan pinjaman dari Bank Pembangunan China (CDB).
"Namun, pinjaman ini sudah dicairkan dan sampai suatu titik tertentu ekuitasnya habis," ujarnya.
Sri Mulyani berharap Kementerian BUMN dan konsorsium bisa mencari titik tengah permasalahan tersebut, mengingat proyek KCJB sudah masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 tahun 2020.(Antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang