jpnn.com - JAKARTA – Sekitar 50 ribu honorer kategori dua (K2) akan mengggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Presiden, Rabu (10/2). Khusus dari wilayah Sumatera, massa sudah berangkat menuju Jakarta, kemarin (8/1). Mereka akan mendesak Presiden Jokowi untuk mengangkat honorer K2 menjadi CPNS.
Mantan Sekjen Forum Honorer Indonesia (FHI) Eko Imam Suryanto, mengatakan,upaya honorer K2 dengan cara menggeruduk Istana merupakan langkah yang tepat. Alasannya, upaya penyelesaian honorer K2 memang harus secara politis, setelah upaya-upaya dialog tidak membuahkan hasil.
BACA JUGA: Gara-gara Salah Tanggal, Kemenpar Mohon Maaf kepada Warga Bogor
“Dan saya sangat setuju jika harus dilakukan aksi nasional sebagai bentuk tekanan politik dan untuk menunjukkan pada Presiden bahwa masih ada di negeri ini komponen masyarakat yang perlu diperhatikan nasibnya, yang selama ini sudah berjasa dalam memperlancar tugas negara, yaitu memberikan pelayanan bagi rakyatnya,” beber Eko Imam kepada JPNN.
Mantan guru honorer yang kini sudah menjadi guru PNS di SMP Negeri 23 Medan itu mengatakan, langkah mendatangi Istana menjadi satu-satunya pilihan ketika MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi sudah menyatakan takut dijerat kasus hukum jika mengangkat honorer K2 menjadi CPNS.
BACA JUGA: Kejagung Kembali Garap Papa Novanto Pekan Ini
Tapi yang sangat disayangkan, sebelumnya Yuddy sudah pernah gembar-gembor akan mengangkat honorer K2 menjadi CPNS. Belakangan sikapnya berubah dengan alasan tidak ada payung hukum dan beratnya beban keuangan negara.
Eko menilai, Yuddy tidak serius.”Menpan-RB memang tidak salah beralasan ketiadaan anggaran atau payung hukum, tetapi kesalahan terbesar dari Menpan adalah beliau belum secara maksimal melakukan komunikasi dan membangun kesepahaman dengan semua komponen politik yang ada,” kata Eko.
BACA JUGA: Mbak Puan Pelototi Kesiapan NTB Gelar MTQ
Eko mengatakan, jika mau serius, pemerintah bisa memberikan solusi. Dia memberi contoh betapa pelik untuk mendorong turunnya PP 56 Tahun 2012, yang merupakan dasar hukum penyelesaian honorer K2 yang lalu.
“Berbagai fraksi di Komisi II mulai PAN, Demokrat, Golkar, PKS, PDIP,PPP, sampai Pak MENPAN & RB yang dulu, Pak Azwar Abubakar ikut terlibat aktif meyakinkan Presiden untuk menerbitkan PP. Belum lagi Lembaga DPD dalam hal ini Komite yang membidangi Pendidikan dan Guru juga terlibat aktif saling membangun komunikasi untuk menyelesaikan masalah HK2I,” terang Eko.
Terpisah, Koordinator Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Wilayah Sumatera Selatan Syahrizal mengatakan, sekitar 5.000 massa honorer K2 dari wilayah Sumatera sudah bergerak lewat jalur darat menuju Jakarta, kemarin
"Lima ribu massa ini berasal dari Medan, Sumsel, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sumbar, dan kabupaten/kota lainnya di Sumut," ungkap Syahrizal.
Pihak Istana Kepresidenan juga tidak meremehkan rencana aksi massa honorer K2 ini. Dengan mengutus pejabat Sekretariat Negara, pihak Istana menanyakan kebenaran rencana unjuk rasa yang mereka sebut sebagai aksi jihad, kepada pengrus FHK2I.
Kepada Ketum FHK2I Titi Purwaningsih, utusan Istana juga mempertanyakan, kenapa harus Presiden Jokowi yang didemo honorer K2 dan bukan pihak lainnya.
"Saya didatangi utusan Istana. Menanyakan ke saya apa benar mau ada massa 50 ribu honorer pada 10 Februari. Saya juga ditanya, apa harus Presiden Jokowi yang menerima honorer K2," kata Titi.
Kepada utusan Istana itu, Titi menegaskan, tidak ada pihak lain lagi yang pantas ditemui. Lantaran MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi sudah gagal menyelesaikan honorer K2. Satu-satunya yang bisa menuntaskan masalah K2 adalah Presiden Jokowi.
"Kami hanya minta Presiden Jokowi yang menemui kami dari sisi kemanusiaan, keadilan, dan kebijaksaan saja. Presiden kan bapaknya rakyat jadi ketika anak-anaknya mengadu harus mau mendengarkan," bebernya. (sam/esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Istana Tegaskan Novel Tidak Dibarter
Redaktur : Tim Redaksi