jpnn.com - JAKARTA - Bank Indonesia (BI) optimistis kinerja ekonomi domestik 2014 akan kembali membaik. Gubernur BI Agus Martowardojo mengungkapkan, perbaikan kinerja ekonomi dalam negeri didukung stabilnya kinerja ekspor impor dan harga komoditas dunia.
"Kami meyakini kondisi ekonomi global 2014 akan membaik. Kami targetkan pertumbuhan ekonomi pada 2014 menjadi 5,8 persen hingga 6,2 persen," ungkapnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI tentang Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) 2014 di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/10).
BACA JUGA: Genjot Kinerja BPK Batam, DPR Siapkan Anggaran Triliunan
Dia menuturkan, membaiknya pertumbuhan ekonomi juga diimbangi dengan kestabilan nilai tukar rupiah. Menurut dia, BI akan menjaga pergerakan nilai tukar di level Rp 10.500-Rp 10.700 per dolar AS.
Meski demikian, Agus menekankan bahwa arah pergerakan nilai tukar rupiah masih rentan dengan perkemÂbangan ekonomi dunia. Karena itu, BI terus mencermati kondisi ekonomi global. Sebab, kekhawatiran ekonomi global masih tinggi. "Kekhawatiran ekonomi global masih tinggi sehingga hal tersebut masih mempengaruhi aliran modal ke emerging market," tegasnya.
BACA JUGA: Dahlan Iskan Gagas Konsorsium BUMN Bangun Pembangkit Listrik
Dalam rapat ATBI itu, Agus menjelaskan, BI membutuhkan anggaran operasional Rp 6,06 triliun dalam tahun kerja 2014. "BI juga menargetkan anggaran penerimaan operasional yang mencapai Rp 12,6 triliun," tuturnya.
Secara terperinci, anggaran operasional tersebut digunakan untuk gaji dan penghasilan lain Rp 2,35 triliun, pengembangan dan pemeliharaan sumber daya manusia Rp 1,79 triliun, anggaran logistik Rp 668 miliar, dan penyelenggaraan operasional kegiatan pendukung Rp449 miliar. Juga, program sosial BI dan pemberdayaan sektor riil Rp149 miliar, pajak Rp 506 miliar, serta cadangan anggaran Rp 148 miliar.
BACA JUGA: Angkasa Pura I Kembali Kirim 20 Karyawan ke Korea Selatan
Komisi XI DPR masih belum menyetujui ATBI 2014 itu. Sebab, pembiayaan 1.173 pegawai BI yang akan pindah ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih belum jelas.
"Komisi XI meminta gubernur BI untuk berkoordinasi dengan ketua Dewan Komisioner OJK dan pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan yang selanjutnya dilaporkan kembali kepada Komisi XI untuk mendapat persetujuan ATBI 2014," papar Ketua Komisi XI Olly Dondokambey.
Legislator Fraksi PDIP itu menilai, ketidakjelasan anggaran gaji tersebut menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam menjalankan fungsi OJK. "Jika pemerintah tidak serius dengan ini, itu sama dengan tidak bisa menjalankan fungsi OJK. Saya kira, karyawan BI tidak mau pindah ke OJK jika tidak ada kejelasan pembayaran gaji," terangnya.
Atas dasar tersebut, Olly menerangkan, Komisi XI akan memberikan kesempatan kepada BI maksimal dua hari mendatang untuk kembali melengkapi anggaran ATBI 2014.
Dalam menanggapi penolakan itu, Agus menyatakan akan memasukkan anggaran tersebut ke dalam ATBI, asalkan terdapat aturan yang jelas mengenai status hukum pegawai BI yang pindah ke OJK. "BI siap memasukkan pembiayaan karyawan itu ke dalam ATBI bila aturan hukumnya jelas," paparnya. (gal/c18/sof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dahlan Iskan Minta Pemda Tak Ribut Dulu soal Jatah Saham Inalum
Redaktur : Tim Redaksi