jpnn.com - JAKARTA - Komisi VI DPR RI yang membidangi perdagangan dan industri sepakat mengalokasikan dana Rp 1,005 triliun untuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (BPK) Batam. Nantinya, kesepakatan Komisi IV akan dibawa ke Badan Anggaran (Banggar) DPR.
Alokasi anggaran untuk BPK Batam itu merupakan hasil rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR dengan Kepala BPK Batam di gedung DPR RI, Senin (21/10). Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR, Erik Satria Wardhana, alokasi anggaran itu harus mampu meningkatkan kinerja BPK Batam.
BACA JUGA: Dahlan Iskan Gagas Konsorsium BUMN Bangun Pembangkit Listrik
Erik yang dalam kesempatan itu menjadi pimpinan rapat mengatakan, Batam sudah ditetapkan sebagai zona perdagangan dan pelabuhan bebas dalam rangka mendongkrak industri dan investasi. Karenanya, politisi Hanura itu mengatakan, anggaran untuk BP Batam hendaknya bisa memacu kinerja, termasuk dalam menggenjot investasi. “Mudah-mudahan anggaran ini bisa meningkatkan kinerja BP Batam,” harapnya.
Sedangkan Kepala BPK Batam Mustofa Wijaya dalam rapat itu mengatakan, tambahan anggaran itu akan digunakan untuk pembangunan dan perbaikan infrastuktur. Menurutnya, pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di Batam diperlukan untuk menunjang kelancaran industri di Batam.
BACA JUGA: Angkasa Pura I Kembali Kirim 20 Karyawan ke Korea Selatan
“Kami sampaikan terima kasih atas dukungan Komisi VI. Dan anggaran ini bisa dimanfaan untuk percepatan pembangunan infrastruktur,” katanya.(ara/jpnn)
BACA JUGA: Dahlan Iskan Minta Pemda Tak Ribut Dulu soal Jatah Saham Inalum
BACA ARTIKEL LAINNYA... Komisi VI DPR Langsung Setujui Usulan Dahlan Iskan
Redaktur : Tim Redaksi