jpnn.com - JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memproyeksi kondisi deflasi akan kembali terjadi pada April 2014. Masuknya musim panen serta minimnya dampak kenaikan tarif transportasi dan listrik mendukung terkendalinya gejolak harga barang pada periode tersebut.
Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, perkiraan deflasi tersebut merujuk survei BI hingga pekan kedua April yang bisa menjadi proyeksi selama satu bulan.
BACA JUGA: Akuisisi Bakal Untungkan BTN dan Mandiri
"Deflasi bisa antara 0,08 persen hingga 0,1 persen. Cabai merah dan beras berkontribusi yang tinggi kepada deflasi," katanya usai penandatanganan perpanjangan nota kesepahaman Koordinasi Pemantauan dan Pengelolaan Inflasi Daerah, di Gedung BI, Jakarta, kemarin (21/4).
BACA JUGA: Hatta Tegaskan Rencana Mandiri Akuisisi BTN Belum Final
Agus mengatakan, terjadinya deflasi dipicu produksi yang melimpah lantaran masuknya musim panen cabai dan beras. Kawasan pertanian yang sebelumnya terkena dampak bencana alam seperti erupsi Gunung Kelud di Jawa Timur juga pulih lebih cepat.
Dengan demikian, Agus menuturkan, inflasi secara tahunan (year on year/yoy) pada April bisa turun ke angka 7,18 persen dari 7,32 persen (yoy) per Maret. Angka itu lebih rendah dari keseluruhan inflasi 2013 yang mencapai 8,38 persen. "Inflasi tahunan 2014 masih di target kisaran 4,5 persen plus minus satu persen masih bisa dijangkau," ujarnya.
BACA JUGA: Akuisisi BTN, Bank Mandiri Jadi Pesaing Bank Asing
Secara keseluruhan, tekanan inflasi pada 82 sampel kota di Indonesia menunjukkan tren penurunan pada rentang lima tahun terakhir. Inflasi indeks harga konsumen (IHK) pada 2013 terkendali di level 3,8 persen (yoy) kendati ada kenaikan harga BBM bersubsidi.
Angka tersebut dinilai baik jika dibandingkan kenaikan BBM tahun-tahun sebelumnya seperti pada 2005 dan 2008. Dalam dua periode itu, tekanan inflasi mencapai double digit, yakni masing-masing 17 persen dan 18 persen.
"Karena itu perlu ada koordinasi yang solid antara pusat dan daerah untuk memitigasi efek (kenaikan bbm). Misalnya dengan mengendalikan tarif angkutan di tingkat yang wajar," tutur Agus.
Sementara itu, beberapa daerah yang menjadi perhatian khusus BI terkait inflasi, sebut Agus, di antaranya kawasan timur Indonesia seperti Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara. Daerah tersebut dinilai rentan menghadapi gejolak pangan yang tinggi dari komponen volatile food, seperti beras, kedelai, dan bumbu-bumbuan. "Inflasinya bisa sampai 9,9 persen," ujarnya.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa yang hadir dalam penandatangan nota kesepahaman mengatakan, inflasi di daerah lebih banyak dipicu alasan teknis seperti distribusi ketimbang sisi suplai atau produksi.
"Dengan adanya MoU, maka BI dan Kemenko di bawah komando Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bisa meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk stabilisasi inflasi," ujarnya. (gal/sof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hadapi MEA, Daya Saing Industri Gula Harus Ditingkatkan
Redaktur : Tim Redaksi