jpnn.com, JAKARTA - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung mengungkapkan berbagai penelitian menunjukkan pemberdayaan perempuan dalam suatu perekonomian akan meningkatkan kapasitas ekonomi tersebut sebesar 20 persen sampai 25 persen.
Oleh karena itu, bagi negara, pemberdayaan perempuan juga akan meningkatkan perekonomian lebih terakselerasi.
BACA JUGA: Langkah Berani BI Jaga Ekonomi Indonesia dari Efek Perang Rusia Vs Ukraina
"Bukan saja pada pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan perempuan juga menjadi faktor berganda dalam pengurangan kemiskinan, meningkatkan ketahanan pangan, perbaikan gizi, hingga perbaikan tata kelola sebuah negara," ucap Juda dalam acara The 1st International Conference on Women & Sharia Community Empowerment yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (11/8).
Dia menjelaskan pada sektor UMKM peran perempuan sangat dominan, yang tercermin dari sebanyak 65,5 juta UMKM.
BACA JUGA: Alasan BI Mempertahankan Suku Bunga Acuan 3,5 Persen
Peran UMKM perempuan adalah sebesar 65 persen sehingga cukup signifikan dan dominan.
"Adapun mayoritas UMKM perempuan tersebut bergerak di bidang makanan dan pakaian," ungkap Juda.
Menurutnya, pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan berbagai survei melaporkan UMKM perempuan juga tercatat memiliki daya tahan lebih dibandingkan yang dimiliki oleh pria.
"Lebih sedikit UMKM perempuan yang menutup usahanya dibandingkan dengan UMKM pria di saat pandemi Covid-19 melanda," ujar Juda.
Meski demikian, Juda membeberkan UMKM perempuan masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala, yakni dari aspek kapasitas, produksi, kelembagaan, ekosistem yang mendukung, maupun pembiayaan atau permodalan.
Dia mencontohkan standardisasi kualitas dan kontinuitas produksi masih menjadi faktor kendala, di mana untuk mendorong UMKM agar naik kelas.
Maka, lanjutnya, aspek kualitas dan kontinuitas perlu menjadi perhatian, sementara pada aspek pembiayaan, tercatat hanya sekitar 22 persen UMKM yang memiliki akses kepada sumber-sumber pembiayaan termasuk perbankan.
"Oleh sebab itu, ini adalah salah satu faktor, di mana intervensi kebijakan baik dari BI maupun dari berbagai kementerian terkait seperti Kementerian UKM dan Koperasi serta Kementerian Keuangan sangat krusial," tegas Juda. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul