jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo (Mendagri) Tjahjo Kumolo angkat bicara terkait besaran anggaran pengamanan yang diusulkan kepolisian untuk pelaksanaan Pilkada 2018 yang digelar serentak di 171 daerah.
Kepolisian diketahui sebelumnya mengusulkan total biaya pengamanan mencapai hingga Rp 2,71 triliun.
BACA JUGA: Emil Maju Pilgub, Tjahjo: Jangan Sampai Stabilitas Terganggu
"Untuk konsolidasi demokrasi politik, tidak bisa diukur dengan uang," ujar Tjahjo di Jakarta, Selasa (28/11).
Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini menegaskan, dalam pelaksanaan pesta demokrasi hal terpenting yaitu tercapainya tujuan dari demokrasi dan stabilitas tetap terjaga. Bukan semata soal besaran anggaran.
BACA JUGA: Baru 2 Provinsi Pastikan Biaya Pengamanan Pilkada 2018
"Kalau stabilitasnya tidak terjaga, bagaimana KPU mau kerja, itu juga masih kurang. Masih butuh dari berbagai elemen lainnya. Jadi biaya pengamanan jangan hanya dilihat untuk satu lembaga, harus dilihat segalanya secara jernih," ucapnya.
Menurut Tjahjo, anggaran pengamanan memungkinkan tinggi, jika memang dibutuhkan. Apalagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga telah meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2018.
BACA JUGA: Banyak Daerah Rawan, Ini Permintaan Bawaslu ke KPU
Disebutkan, dari 17 daerah yang bakal menggelar pemilihan gubernur, tiga provinsi masuk kategori kerawanan tinggi.
Sementara untuk tingkat kabupaten/kota, 6 daerah masuk kategori kerawanan tinggi dan 58 daerah tingkat kerawanan sedang.
"Jadi enggak bisa diukur apakah jumlah itu kurang atau tidak. Apalagi tingkat kerawanannya yang digambarkan Bawaslu bisa diredam," katanya.
Sebelumnya, kepolisian mengusulkan total biaya pengamanan untuk pelaksanaan Pilkada 2018 mencapai Rp 2,17 triliun. Pembahasannya hingga saat ini masih terus dilakukan di daerah.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pilkada di Kabupaten Ini Diprediksi Paling Aman
Redaktur & Reporter : Ken Girsang