jpnn.com, JAKARTA - Ketua Asosiasi Museum Indonesia Putu Supadma Rudana mengingatkan pemerintah daerah memperhatikan revitalisasi museum dalam rangka menjaga dan mengembangkan peradaban budaya bangsa.
Hal itu disampaikan Putu Rudana dalam forum Bakohumas DPR RI bertema 'Menjawab Tantangan Pengelolaan Museum melalui RUU Permuseuman, di Gedung DPR RI pada Senin (5/6).
BACA JUGA: Putu Rudana: Alutsista Kontingen Garuda Indobatt di Lebanon Perlu Ditingkatkan
Forum itu dihadiri Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat, Budayawan Nunus Supardi,Pemerhati Museum, Kepala Badan keahlian DPR RI Inosentius Samsul, hingga Ali Akbar selaku ketua Tim Pakar Asosiasi Museum Indonesia untuk RUU Permuseuman.
Sebagai penggagas RUU Pemuseuman, Putu Rudana menyebut museum memiliki kesempatan untuk menjaga dan menguatkan kepribadian bangsa di bidang kebudayaan.
BACA JUGA: Ada Partai Lain Bakal Mendukung Ganjar, Begini Bocoran dari Hasto PDIP
Itu karena koleksi museum memiliki nilai-nilai agung yang secara filosofis telah terinternalisasi di dalam Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pemersatu bangsa, dan NKRI sebagai identitas nasional Indonesia.
“Artinya, museum melalui koleksi kesejarahan yang dimilikinya telah memberikan kontribusi positif bagi 4 pilar kebangsaan Indonesia yang senantiasa kita junjung bersama," ucapnya melalui siaran pers.
BACA JUGA: LaNyalla Dukung Gagasan Menteri Nadiem soal Marketplace Guru dengan Catatan Ini
Oleh karena itu, Anggota DPR RI mengingatkan bahwa pemerintah wajib memiliki konsep dan roadmap yang jelas guna menghadirkan kembali segala kebaikan, kemuliaan, dan kejayaan nusantara.
Selain itu, dia menilai museum memiliki potensi untuk turut serta menjaga sekaligus mengembangkan peradaban budaya bangsa. Hal itu sejalan dengan konsep "Trisakti" yang digaungkan Proklamator Bangsa Soekarno (Bung Karno).
Di mana, sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat perlu dan mutlak memiliki tiga hal, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan.
"Menurut Bung Karno, hanya dengan mengetahui ilmu pengetahuan modern dan mengerti sejarah kebudayaan Indonesia barulah konsep Trisakti dapat dipahami," tutur legislator Partai Demokrat itu.
Walakin, Putu menyebut masih terdapat permasalahan yang mendera optimalisasi pengelolaan museum lantaran tempat itu belum memiliki daya tarik sebagai destinasi utama untuk dikunjungi dalam waktu senggang atau masa libur.
Hal tersebut menurut Putu, karena kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap pengelolaan museum, serta museum belum menjadi pos pengembangan daerah yang terlihat cemerlang bagi pemda.
"Kedua contoh ini indikasi bahwa museum belum bisa menjalin hubungan dua arah yang menjamin pemahaman antarkedua belah pihak," jelasnya.
Tantangan lainnya adalah soal kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) Permuseuman yang belum memadai karena masih terbatasnya lembaga pendidikan dan program pendidikan permuseuman.
Putu menyebut saat ini hanya tiga universitas yang memiliki program Pascasarjana Museologi, yaitu Universitas Indonesia (2007-sekarang), Universitas Gadjah Mada (mulai 2008) dan Universitas Padjadjaran (2006−2013).
Akibatnya, selain SDM belum memadai, juga masih terbatasnya ketersediaan ahli yang sangat teknis seperti konservasi; bidang kreatif desain tata pamer, edukasi, storytelling; bidang administratif, dan manajemen.
"Apalagi, dalam bidang pengembangan pemasaran dan promosi Museum," lanjut legislator asal Bali itu.
Menurut Putu, optimalisasi pengelolaan museum sejalan dengan Sapta Karsa atau 7 cita-cita terkait Permuseuman Indonesia, yakni adanya UU Permuseuman, pembentukan Badan Permuseuman Indonesia, perlu lembaga akreditasi dan sertifikasi.
Kemudian, peningkatan SDM pengelola museum dan pengawalan dari politisasi yang membahayakan kepentingan museum, kebijakan penganggaran yang komprehensif, kelembagaan Museum secara menyeluruh; dan gerakan nasional cinta museum digaungkan kembali.
"Saya berharap Sapta Karsa Permuseuman Indonesia semakin terus diselaraskan dan dimutakhirkan dalam kaitannya dengan penguatan kebudayaan bangsa dan peradaban dunia,” ucap putu.
Putu juga menyarankan arah pengaturan RUU Permuseuman setidaknya perlu mengatur upaya melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikan kepada masyarakat terkait dengan koleksi dan layanan museum.
Di samping juga terkait dengan kompetensi sumber daya manusia pengelola, wadah organisasi profesi pengelola museum tempat di mana pemutakhiran etos kerja dan koordinasi pengelolaan museum dilakukan, sumber anggaran museum.
"Diperlukan peningkatan pengawasan dan dukungan anggaran dalam rangka peningkatan kinerja museum di Indonesia," kata Putu Rudana.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam