jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan belanja negara hingga akhir Februari 2021 sebesar Rp 282,7 triliun dari Rp 279,4 triliun atau tumbuh 1,2 persen (yoy) yaitu pada periode sama tahun lalu.
Menurut Sri Mulyani, angka realisasi tersebut merupakan 10,3 persen dari target APBN yaitu Rp 2.750 triliun.
BACA JUGA: Defisit APBN Februari Capai Rp 63,6 Triliun, Begini Penjelasan Sri Mulyani
“Memang sedikit lebih rendah dari sisi pertumbuhannya 2,8 persen (tahun lalu) tapi dari sisi level lebih tinggi karena tahun lalu Februari kami membelanjakan Rp 279,4 tahun ini Rp 282,7 triliun,” papar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTA secara daring di Jakarta, Selasa (23/3).
Dia membeberkan, realisasi belanja Rp 282,7 triliun itu berasal dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 179,7 triliun atau 9,2 persen dari target sebesar Rp 1.954,5 triliun dengan rincian belanja K/L Rp 97 triliun dan belanja non K/L Rp 82,7 triliun.
BACA JUGA: Sri Mulyani Sebut APBN Pasti Berpihak Pada UMKM
Sementara itu, Sri Mulyani mengatakan, belanja K/L itu mencapai 9,4 persen dari target sebesar Rp 1.032 triliun, sedangkan realisasi belanja non K/L merupakan sembilan persen dari target yaitu Rp 922,6 triliun.
"Untuk belanja K/L meliputi belanja pegawai Rp 29,2 triliun atau 10,9 persen dari target Rp 268 triliun namun terkontraksi 0,8 persen (yoy) dibandingkan Februari tahun lalu Rp 29,4 triliun," kata dia.
BACA JUGA: Sri Mulyani Proyeksikan Ekonomi Kuartal I 2021 Masih Terkontraksi, Kok Bisa?
Kemudian, lanjut Sri Mulyani, belanja barang Rp 18,2 triliun atau lima persen dari target Rp 360,8 triliun dan mampu tumbuh 13,5 persen (yoy) dari Februari tahun lalu, yakni sebesar Rp 16 triliun.
"Ini karena didukung pelaksanaan vaksinasi," papar dia.
Mantan Direktur Bank Dunia itu menyebutkan, belanja modal terealisasi Rp 22,8 triliun atau tumbuh 253 persen dibandingkan Februari tahun lalu sebesar Rp 6,5 triliun.
Menurut Sri Mulyani angka itu 9,3 persen dari target Rp 246,8 triliun.
"Digunakan untuk pembayaran proyek infrastruktur dasar lanjutan 2020 dan infrastruktur konektivitas," ujar lulusan Fakultas Ekonomi UI itu.
Untuk belanja bantuan sosial, kata Sri Mulyani, terealisasi Rp 26,8 triliun atau terkontraksi 16 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun lalu Rp 31,9 triliun. Namun, telah mencapai 17,1 persen dari target Rp 156,4 triliun.
Dia menyebutkan, belanja bansos terkontraksi karena penyaluran PBI JKN lebih rendah seiring membaiknya arus kas BPJS Kesehatan.
"Jadi tidak dilakukan dimuka seperti pada Februari 2020," kata dia.
Tak hanya itu, sambung dia, belanja bansos juga terkontraksi karena pencairan program KIP Kuliah di Kemendikbud terkendala proses verifikasi dan validasi mahasiswa yang terus diupayakan agar tepat sasaran.
"Penyaluran PKH turut lebih rendah karena adanya perubahan komponen bantuan dalam keluarga," papar Sri Mulyani.
Kemudian, lanjut dia, untuk belanja non K/L terealisasi Rp 82,7 triliun atau meningkat 6,1 persen dibanding periode sama tahun lalu yang Rp 77,9 triliun dan 9 persen dari target Rp 922,6 triliun.
Selanjutnya, belanja negara juga ditunjang oleh realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yaitu Rp 103 triliun atau 13 persen dari target Rp 795,5 triliun.
"Realisasi TKDD tersebut terdiri dari transfer ke daerah yang mencapai Rp 99,2 triliun dan Dana Desa sebesar Rp 3,8 triliun," beber Sri Mulyani.
Sebelumnya, Sri Mulyani menyebutkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Februari 2021 sebesar Rp 63,6 triliun atau mencapai 0,36 persen terhadap PDB.
Dia menuturkan defisit 0,36 persen terjadi karena realisasi penerimaan negara yang pada Januari sebesar Rp 219,2 triliun lebih rendah dibandingkan realisasi belanja yang telah mencapai Rp 282,7 triliun.(antara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sri Mulyani Rombak Jajaran Eselon I Kemenkeu, Siapa Mereka?
Redaktur & Reporter : Elvi Robia