jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Februari 2021 mencapai Rp 63,6 triliun atau 0,36 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurut dia, defisit tersebut merupakan 6,3 persen dari yang ditetapkan dalam APBN yakni 5,7 persen dari PDB atau Rp 1.006,4 triliun.
BACA JUGA: BPS: Neraca Pedagangan RI Surplus USD1,96 Miliar, tetapi Defisit dengan Negara Ini
"Ini kalau dibandingkan tahun lalu Rp 61,8 triliun itu terjadi kenaikan 2,8 persen, tapi kami lihat defisit dari GDP 0,36 persen ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang 0,4 persen dari GDP,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTA secara daring di Jakarta, Selasa (23/3).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menuturkan, defisit 0,36 persen terjadi karena realisasi penerimaan negara yang pada Januari sebesar Rp 219,2 triliun lebih rendah dibandingkan realisasi belanja yang telah mencapai Rp 282,7 triliun.
BACA JUGA: Sri Mulyani Sebut APBN Pasti Berpihak Pada UMKM
Dia membeberkan, untuk belanja negara yang mencapai Rp 282,7 triliun terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 179,7 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yaitu Rp 103 triliun.
Belanja pemerintah pusat meliputi belanja non K/L Rp 82,7 triliun dan belanja K/L Rp 97 triliun, yang terdiri atas belanja pegawai Rp 29,2 triliun, belanja barang Rp 18,2 triliun, belanja modal Rp 22,8 triliun, serta belanja bantuan sosial Rp 26,8 triliun.
BACA JUGA: Sri Mulyani Beberkan Penerimaan Negara Tumbuh 0,7 Persen, Ini Perinciannya...
"Untuk realisasi TKDD Rp 103 triliun terdiri dari transfer ke daerah yang mencapai Rp 99,2 triliun dan Dana Desa sebesar Rp 3,8 triliun," papar dia.
Kendati demikian, dia menyebutkan penerimaan negara Rp 219,2 tiliun mampu tumbuh 0,7 persen (yoy) dibandingkan periode sama 2020 yaitu Rp217,6 triliun. Sedangkan, lanjut Sri Mulyani, angka target APBN sebesar Rp 1.743,6 triliun.
"Pertumbuhan pada pendapatan negara ditunjang oleh penerimaan perpajakan yang meningkat 1,7 persen (yoy) dibandingkan Februari tahun lalu Rp 178,6 triliun serta lebih baik dibandingkan Januari 2021 yang terkontraksi 15,3 persen," papar dia.
Perempuan kelahiran Bandarlampung itu menyebutkan, penerimaan perpajakan meliputi penerimaan pajak Rp 146,1 triliun, serta penerimaan kepabeanan dan cukai yang terealisasi Rp 35,6 triliun.
Kemudian, lanjut Sri Mulyani, penerimaan pajak terdiri atas PPh migas Rp 5,1 triliun serta pajak nonmigas Rp 141 triliun yang meliputi PPh non migas Rp 80,2 triliun, PPN Rp 59,1 triliun, PBB Rp 0,2 triliun, dan pajak lainnya Rp 1,5 triliun.
"Penerimaan kepabeanan dan cukai yang terealisasi Rp 35,6 triliun meliputi realisasi cukai Rp 28,3 triliun, bea masuk Rp 5 triliun, serta bea keluar Rp 2,4 triliun," beber dia.
Lulusan Fakultas Ekonomi UI itu mengatakan, pendapatan negara turut ditunjang oleh PNBP yang pada Januari 2021 sebesar Rp 19,1 triliun dan hibah Rp 0,1 triliun. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robia