jpnn.com - JAKPUS – Masalah pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di Ikatan Restoran Taman Indonesia (IRTI) Monas hingga kini terus dibahas. Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan DKI akan merangkul perusahaan swasta untuk memberikan pelatihan bagi seluruh PKL yang berjualan di tempat itu.
Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan DKI Joko Kundaryo menyebut, pihaknya sudah tuntas mendata 339 PKL. Angka itu lebih sedikit daripada jumlah PKL yang selama ini berada di IRTI Monas. Dia tidak khawatir jika ada PKL yang protes karena tidak masuk dalam daftar tersebut.
BACA JUGA: Kejagung Garap Empat Saksi Korupsi Transjakarta
Menurut dia, PKL yang telah didata itu akan dibina dan dididik selama sepekan. Pihak swasta akan menyediakan chef yang berpengalaman soal kuliner di dalam dan luar negeri. Nantinya seluruh PKL harus menjajakan makanan dan minuman yang sehat dan higienis dengan standar internasional.
Pihaknya juga akan menetapkan harga agar tidak memberatkan pembeli. ’’Kita ingin makanan berkelas, tetapi tidak menguras kantong,’’ ujarnya kemarin. Selain pelatihan bagi PKL, kata dia, pihaknya akan membentuk petugas penanganan sampah yang sigap saat melihat sampah di lokasi tempat berjualan. (mas)
BACA JUGA: Ramadan, Jam Kerja Karyawan Pabrik Dikurangi
Meski melakukan perbaikan sistem, dia memastikan bahwa retribusi sebesar Rp 3 ribu per hari untuk setiap PKL tidak akan berubah. Tidak ada tambahan biaya. Tetapi, pihaknya akan mencoret PKL terdata, tapi melimpahkannya kepada orang lain. Sistem pengawasan juga akan lebih ditingkatkan. ’’Ya, Agustus nanti mulai beroperasi. Sekarang kita perbaiki tempat berjualan mereka,’’ tuturnya. (fai/ind/dwi)
BACA JUGA: Minta Hormati Ramadan, FPI Depok Gelar Konvoi
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sistem Online Pemprov DKI Bikin Kinerja Keuangan Berantakan
Redaktur : Tim Redaksi