jpnn.com, JAKARTA - Direktur EMP Hilir Sujono menilai birokrasi minerba secara nasional masih karut-marut.
Terjadinya “bigbang desentralisasi” akibat reformasi, merupakan salah satu penyebab karut-marut tersebut.
BACA JUGA: Begini Alasan Pengusaha Tambang Naldy N Haroen Dukung DPR Merevisi UU Minerba
Reformasi telah mengakibatkan tata kelola minerba dijalankan oleh pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan cita-cita UUD 1945 yang menyatakan bahwa hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Karena itu, pria yang juga menjabat dosen di IPDN ini menilai, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) perlu mengembangkan tata kelola minerba secara berkelanjutan.
BACA JUGA: Hanya Demokrat yang Tolak RUU Minerba Jadi UU
Tata kelola yang dimaksud mengedepankan tiga aspek. Masing-masing equity, eficiency dan sustainability.
Sujono mengemukakan pandangannya usai menyampaikan paparan pada ujian akhir disertasi promosi doktor di Program Doktor Ilmu Administrasi dengan konsentrasi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya Malang.
“Kebijakan tata kelola pemerintahan, khususnya minerba, dapat ditarik kembali ke pemerintah pusat tanpa harus menghilangkan prinsip desentralisasi," ujar Sujono dalam keterangannya, Senin (7/12).
Disertasi Sujono berjudul ‘Tata kelola Minerba Berkelanjutan dalam Perspektif Berpikir Sitim dan Pemodelannya’.
Disertasi menggunakan metode kualitatif berpikir sistem soft system methodology (SSM), yang diperkaya social network analysis (SNA) dan Teori U, untuk menggambarkan keadaan tata kelola pemerintahan, khususnya minerba berkelanjutan yang terjadi di Indonesia.
Disertasi Sujono juga diperkuat dengan analisis kuantitatif, partial least square (Pls) untuk menguji seberapa baik metode tersebut berpengaruh (sering disebut sebagai mixed methode transdisipliner).
Sujono mengambil contoh tata kelola minerba berkelanjutan yang telah dilaksanakan di negara Chile.
Negara dengan hasil tambang tembaga terbesar di dunia tersebut dianggap berhasil menjalankan sistem tata kelola minerba yang berkelanjutan.
Chile telah menjalankan sistem tata kelola minerba berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan, pemerintahan, komunitas dan ekonomi.
“Berdasarkan penelitian kami, sistem tata kelola minerba berkelanjutan di Chile, dapat diterapkan di Indonesia dengan mempertajam pelaksanaan desentralisasi dan langkah aksi sesuai Theory U (Prof Otto Schammer, MIT). Hal ini merupakan rekonstruksi teori SMG (Sustainable mining governance)," ucapnya.
Sujono mengemukakan, disertasi titik beratnya pada tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengambil contoh kasus di dunia minerba, sehingga penelitian yang dilakukan bisa diaplikasikan pada sektor lain pemerintahan.
"Penyelesaian berpikir secara sistem adalah cara terbaik untuk mengatasi keruwetan kehidupan sosial yang tidak terstruktur,” ucapnya.
Sujono mengatakan, pemerintah telah mengambil langkah konkret dalam mencapai tata kelola minerba berkelanjutan.
Menurutnya, pengesahan UU Nomor 3 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja merupakan salah satu dari sekian kebijakan yang diterbitkan dalam memudahkan proses integrasi tata kelola minerba.
“Namun langkah pemerintah tersebut masih memerlukan kolaborasi bersama dari seluruh pemangku kepentingan,” ucapnya.
Doktor baru di bidang kebijakan publik ini juga merekomendasikan, tata kelola berkelanjutan tidak hanya bisa diimplementasikan di minerba saja, tetapi di beberapa bidang. Seperti BUMN, bahkan dapat diterapkan di 542 pemerintah daerah.
“Disertasi ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan sumber informasi bagi pemangku kepentingan dalam menjalankan sistem tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan dalam seluruh aspeknya,” pungkas Sujono. (gir/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Ken Girsang