BACA JUGA: Kejati Telisik Kasus Plesiran Bupati
Hujan sebentar saja, genangan air sudah meninggiBACA JUGA: Warga Inggris Tewas di Pantai Manado
"Melalui proses penelitian itu, kami temukan konsep bahwa Samarinda bisa bebas banjir sampai 50 tahun
BACA JUGA: Pangdam: Kita adalah Orang Papua
Jika tidak, persoalan banjir tak akan pernah terselesaikan," ujar Ketua Tim Research dan Teknologi KNPI Kaltim Tribuana, seperti yang diberikan Kaltim Post, Sabtu (27/11).Sebagai warga Kaltim, pihaknya terpanggil untuk melakukan penelitian mulai hulu hingga hilir penyebab banjir sekaligus penanganan dan antisipasinyaBerdasarkan risetnya itu, tim menemukan konsep penanganan banjir terpaduYakni, dengan membangun waduk induk yang bisa menampung 3 juta kubik air dan terkoneksi Sungai Karang Mumus (SKM).
"Jika waduk induk itu terbangun, insya Allah pemandangan banjir yang sering kita lihat setiap kali hujan, bisa hilang," ujarnya optimistis
Dalam pengamatannya, titik-titik paling rawan banjir itu bisa diatasi seperti di Jl DI Panjaitan hingga Gunung Lingai, kawasan Jl Ahmad Yani-Jl Pemuda, dan Jl Lambung Mangkurat, Jl Pramuka-kompleks kampus Unmul-Jl Dr Soetomo hingga simpang empat Voorvo, kawasan Jl Juanda -Jl AW Syahranie hingga Sempaja, serta titik rawan banjir lainnya.
Menurut dia, sejumlah polder yang telah dibangun dan beberapa lagi bendali (bendungan pengendali) yang tengah dirancang pemkot, dinilai kurang maksimalBuktinya, Polder Voorvo tidak bisa menanggulangi banjir yang ada di simpang empat Mal LembuswanaBegitu pula dengan Polder Air Hitam, wilayah sekitarnya tetap kebanjiranTerlebih lagi Polder Gang Indra Jl Antasari, di sekitar polder itu hujan sebentar saja jalanan sudah tergenang.
"Saya bisa sebut Polder Air Hitam tidak dirancang dengan baik, karena walau ada polder tetap saja banjirSaya punya kantor di Jalan Juanda, makanya saya tahuPolder ini tidak melalui penelitian dengan baikSepertinya tidak dilakukan pengukuran volume debit air di tempat itu," bebernya.
Solusi penanganan banjir menyeluruh dan terpadu yang dimaksud tim riset di sini, lanjut Tribuana, selain memikirkan waduk induk yang dilengkapi bendungan (dam) sistem buka tutup terkoneksi SKM, waduk itu juga miliki speel way control sehingga bisa mengontrol daya tampung kubikasi air dengan pasang surut sungai.
Selanjutnya, diperlukan pula polder pengendali menampung air sementara untuk ditransfer ke waduk induk, sistem kanalisasi, pompa hidrolik pengendali banjir, serta dibangun pintu pengendali di muara Karang Mumus
"Pompa ini berfungsi untuk mengeluarkan air di waduk ke SKM sehingga waduk tidak akan pernah penuh dan banjir pun terhindarkanKami proyeksikan meski hujan berturut-turut seminggu, waduk itu mampu menampung walau kenyataannya hujan relatif 3-4 jam saja," jelasnya.
Lantas jika hujan turun bersamaan dengan pasangnya air Sungai Mahakam, maka yang dilakukan adalah memfungsikan pintu pengendali di Muara Karang Mumus dengan cara menutupnyaDengan begitu, kata dia, fungsi waduk induk dan SKM tetap bekerja dengan baik untuk menadah air hujan dalam kota.
Ketua Gapeksindo Kaltim ini mengaku sudah menemukan lokasi yang tepat untuk membangun waduk indukDengan luasan mencapai 30 hektare, diperkirakan 3 juta kubik air yang bisa ditampung di waduk tersebutGagasan membangun waduk induk itu pun pernah dibahas dalam seminar KNPI Kaltim tentang penanggulangan banjir Kota Samarinda di Aula Kesbangpol Linmas Pemprov Kaltim, April lalu yang melibatkan instansi teknis terkait.
"Penelitian ini bisa dipertanggungjawabkanKami juga siap beradu konsep dengan pihak mana pun terkait masalah banjir Samarinda," tegasnya.
Hanya saja, ia menilai pemerintah daerah belum ada niatan sungguh-sungguh untuk menangani banjir secara menyeluruhSaat ini pemkot dan pemprov jalan sendiri-sendiriJika anggaran kendalanya, Tribuana menyarankan agar pemkot dan pemprov duduk satu meja sharing anggaranSebab pemprov tidak bisa lepas tangan begitu saja, karena pusat pemerintahan dan ibukota provinsi berada di Samarinda.
"Kalau gubernur dan wali kota sepakat menangani banjir secara serius, anggarannya bukan hanya APBD kota dan provinsi, tapi juga bisa lewat APBN atau sumber lainNah sekarang kita mau lihat keseriusan ituJika hanya diserahkan ke pemkot, jelas tidak bisa dan tentu banjir akan terus mengancam," tambahnyaIa berharap di tangan wali kota baru Syaharie Jaang, penanganan banjir Samarinda bisa lebih sejalan dengan Pemprov Kaltim.(ibr)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rumah Dinas DPRD Ditumbuhi Lumut
Redaktur : Tim Redaksi